Legislator PDIP Desak Audit Total Operator KMP Mutiara Sentosa usai Kebakaran di Perairan Madura

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operator KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran yang terjadi di perairan utara Sumenep, Madura, pada Minggu (2/8/2026).

Sofwan meminta Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal, hingga Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengusut tuntas penyebab kecelakaan kapal yang sedang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Makassar tersebut.

"Mengapa perusahaan operator yang sama bisa begitu sering mengalami kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir? Audit juga harus menyasar Syahbandar selaku otoritas penerbit izin layar (port clearance). Pengawasan keselamatan pelayaran tidak boleh diabaikan demi keselamatan masyarakat," kata Sofwan dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Selain meminta investigasi mendalam, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan proses pemulangan jenazah berjalan lancar serta menjamin pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami luka maupun trauma.

"Saya menyampaikan duka mendalam terhadap korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Saya berharap pihak terkait bisa mendukung pemulangan jenazah korban kepada pihak keluarga dengan baik," ujarnya.

Sofwan juga menekankan agar korban selamat mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa terkendala persoalan administrasi.

Sofwan menilai investigasi KNKT harus dilakukan secara menyeluruh karena perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa 2, PT ALP, tercatat beberapa kali mengalami insiden pelayaran dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat tingginya frekuensi kecelakaan, Sofwan mendesak Menteri Perhubungan bersama Inspektorat Jenderal segera melakukan audit menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan kantor syahbandar yang menerbitkan izin pelayaran.

Menurutnya, evaluasi terhadap sistem pengawasan keselamatan pelayaran harus dilakukan untuk mencegah insiden serupa kembali terjadi.