Korea Selatan Jadi Berpikir 2 Kali Gara-gara Tahu Power Militer Kim Jong Un, Ada Apa?

Korea Selatan dapat membatalkan perjanjian militer penting tahun 2018 dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) atau Korea Utara jika pelanggaran wilayah udara yang melibatkan penggunaan kendaraan udara tak berawak terus berlanjut, kata sekretaris pers Presiden Yoon Suk-yeol.

“Selama pertemuan, presiden menginstruksikan Kantor Keamanan Nasional untuk mempertimbangkan menangguhkan keabsahan perjanjian militer 19 September jika Korea Utara melakukan provokasi lain yang mengganggu wilayah kami,” kata juru bicara kepresidenan Kim Eun-hye kepada wartawan, Rabu (3/1/2023).

Baca Juga: Alamak, Latihan Nuklir Bersama Korea Selatan Bernasib Begini Gara-gara Ucapan Biden

Menurut Kim, presiden juga memerintahkan militer untuk membuat unit perang drone multiguna baru untuk operasi pengawasan, pengintaian dan peperangan elektronik, serta “pembunuh drone” untuk misi anti-drone.

Yoon juga dikatakan telah meminta Menteri Pertahanan Lee Jong-sup untuk menciptakan kemampuan untuk memproduksi secara massal drone kecil yang sulit dideteksi.

Dua skuadron drone sudah beroperasi sebagai bagian dari Komando Operasi Darat militer Korea Selatan. Militer berencana menghabiskan sekitar $440 juta selama lima tahun ke depan untuk teknologi anti-drone, termasuk senjata laser dan pengacau sinyal.

Pakta militer antar-Korea, yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Militer Komprehensif, atau CMA, adalah perjanjian penting yang ditandatangani oleh menteri pertahanan kedua negara pada September 2018 di tengah pemanasan hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Pyongyang dan Seoul yang dicapai dalam negosiasi antara Kim Jong-un dari Korea Utara dan pendahulu Yoon, Moon Jae-in.

Perjanjian tersebut menampilkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk secara dramatis mengurangi ketegangan antara kedua Korea, yang secara teknis tetap dalam keadaan perang satu sama lain sejak konflik tahun 1950-an.

Langkah-langkah membangun kepercayaan yang diuraikan dalam perjanjian itu termasuk penghapusan senjata berat, ranjau darat, pos jaga dan peralatan penyiaran propaganda di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ), serta zona larangan pasukan, larangan terbang, dan larangan berlayar di daerah perbatasan.

Penghapusan perjanjian dapat mengakibatkan dimulainya kembali latihan tembakan langsung dan siaran propaganda di sepanjang DMZ, dan selanjutnya meningkatkan ketegangan.

Pemerintah Yoon telah berulang kali mengancam akan membatalkan CMA dalam beberapa bulan terakhir, mengutip peningkatan aktivitas peluncuran rudal Korea Utara pada tahun 2022 dan latihan artileri ke daerah zona penyangga. Seoul telah mengklaim bahwa DMA telah dilanggar 17 kali sejak Mei.

Korea Utara meningkatkan uji coba rudal dan tembakan artilerinya di tengah retorika yang semakin bermusuhan yang datang dari Washington, ditambah dimulainya kembali latihan militer berskala besar Korea Selatan, AS dan Jepang, termasuk latihan yang melibatkan pesawat berkemampuan nuklir, di dekat perbatasannya.

Korea Utara dilaporkan meluncurkan lima pesawat tak berawak ke wilayah udara Korea Selatan pada 26 Desember, dengan Seoul membalas dengan meluncurkan pesawat pengintai sendiri ke utara ke DPRK.

Baca Juga: Utusan Korea Selatan, Amerika, dan Jepang Kompak Bilang Korea Utara Sangat Bermasalah

Militer Korea Selatan mengakui bahwa mereka tidak dapat mendeteksi dan mencegat drone Korea Utara karena mereka dikerahkan melalui peluncur dan dapat mengubah kecepatannya di tengah penerbangan, dan karena penampang radar yang rendah.

Presiden Yoon menyinggung pendahulunya pada hari Senin, menunjukkan bahwa publik "sedikit muak dengan pertemuan puncak yang hanya untuk pertunjukan". Pekan lalu, Yoon memperingatkan bahwa “untuk mendapatkan perdamaian” dengan Korea Utara, “kita harus bersiap untuk perang yang [kita bisa menangkan] secara luar biasa.”

Kim Jong-un mengumumkan peningkatan besar dalam produksi rudal nuklir negara itu pada Malam Tahun Baru, mengutip kemunculan Korea Selatan sebagai "musuh nyata" Pyongyang.

Kim lebih lanjut menuduh AS menciptakan "NATO versi Asia" dengan dalih memperkuat kerja sama pertahanan dengan Seoul dan Tokyo, dan mencirikan situasi geopolitik di dunia sebagai "Perang Dingin baru".