Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Karena Kinerja Menteri Disebut Cuman ‘Alibi’, Ternyata Alasan Sebenarnya….

        Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Karena Kinerja Menteri Disebut Cuman ‘Alibi’, Ternyata Alasan Sebenarnya…. Kredit Foto: Youtube Channel Ahmad Khozinudin
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet semakin kuat berhembus di awal tahun baru ini, ditambah sinyal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menepis kabar tersebut. 

        Partai yang digadang-gadang akan menjadi sasaran resuffle adalah Partai Nasdem. Ini karena partai besutan Surya Paloh itu telah melangkahi pemerintah dengan menunjuk Anies Baswedan sebagai capres.

        Mengenai hal ini, advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin mengatakan latar belakang atau alasan terjadi reshuffle kabinet itu selalu terkait dua hal. 

        Baca Juga: Disebut ‘Efek Samping’ Jadi Antitesis Presiden Jokowi, Elektabilitas Anies Baswedan Alami Penurunan

        “Yang pertama alasan kinerja, lalu yang kedua alasan politik,” jelas rekan Eggi Sudjana melalui youtube channelnya ini, Kamis (05/01/23). 

        “Tentu alasan yang paling punya faktor determinan yang paling kuat mendasari terjadinya reshuffle adalah alasan politik,” kata dia. 

        “Soalnya kalau kinerja ya walaupun kinerjanya kurang-kurang atau minus-minus asal secara politik itu sejalan dengan kebijakan presiden, ya jalan terus atau bahkan bisa mendapat perlindungan dari Presiden,” jelas dia. 

        Khozinudin juga mengatakan sangat fatal bagi sebuah partai politik jika melawan arus pemerintahan dimana menjadi tempat mereka bernaung.

        Baca Juga: Bukan Berasal dari Elite Politik, Proses Kepemimpinan Jokowi Disebut Jadi Role Model Baru di Indonesia

        “Tapi kalau secara politik sudah nakal, ya berani melawan itu yang biasanya menjadi dasar orientasi atau dibutuhkan kesetimbangan politik baru,” kata dia. 

        “Misalkan ada partai baru masuk perlu dikasih menteri maka ya ada partai yang sudah tidak konsisten bisa diambil jatah menteri, atau partai yang terlalu banyak menterinya harus dikurangi untuk ngasih jatah pantai baru yang masuk,” jelas dia. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: