IKN Wajib Hukumnya, Kritikan Tajam Anies Disinyalir Hanya Kebohongan Manis: Pepesan Kosong...

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons tajam ucapan dari Anies Baswedan terkait dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Dirinya mengatakan bahwa kritikan mantan menteri pendidikan tersebut tak lebih dari sekedar janji manis.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Proyek IKN Minim Partisipasi Publik, Ruhut Sitompul: Haduh… Warga Keturunan yang Ngaku Asli Indonesia!

Hal tersebut dikarenakan IKN wajib dijalankan oleh pemerintahan selanjutkan karena sudah menjadi UU.

"Sehingga siapapun Presiden selanjutnya wajib melaksanakan hal itu," ujar Teddy dikutip dari unggahan twitternya, @TeddGus (16/1/2023).

Tambahnya, jika ada yang mengatakan tidak akan meneruskan IKN, itu sudah dipastikan berbohong untuk kepentingan Pemilu saja.

"Pada kenyataannya pemerintahan selanjutnya wajib menjalankan perintah UU," tukasnya. Lanjutnya, diskusi dan pernyataan penolakan IKN menjelang Pemilu hanyalah gimmick politik.

Baca Juga: IKN Kian Ditunjang, Tiga Segmen Jalan Lingkar Sepaku Sudah Selesai!

"Pepesan kosong yang tidak akan pernah terealisiasi dan tidak ada jalan untuk merealisasikannya, karena ini negara hukum," imbuhnya.

Lebih jauh Teddy katakan, jika ada diskusi menolak IKN dan kampanye menolak IKN dalam Pemilu, hal itu dapat dipastikan berbohong.

Baca Juga: Diskriminasi Berujung Kerusuhan GNI, Kebijakan Pemerintahan Jokowi Disorot Tajam: Keterlaluan...

"Itu hanya gimmick yang bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih. Karena pada kenyataannya, IKN tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies pada acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura pada Selasa (10/1/2023), menuturkan, proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik.

Baca Juga: Bukan Sinyalkan Majunya Ganjar, Puan Disinyalir Lagi Amankan Restu Megawati: Dia Merendah...

Anies kemudian memberikan contoh, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan, sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publik.