Cak Imin Terlihat Ngotot, Pengamat Sebut Koalisi Gerindra-PKB Terancam Batal, Simak!

Koalisi Partai Gerindra dan PKB untuk Pilpres 2024 cenderung tanpa progres. Koalisi ini pun potensi pecah alias bubar. Potensi bubar itu bisa terlihat ketika Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ngotot harus capres atau cawapres bersama Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Sikap ngotot itu pun tergambar saat ini.

"Bahkan, Cak Imin ini terlebih lebih agresif dibanding Prabowo," kata analisis politik Unhas, Ali Armunanto, dilansir dari FAJAR, Selasa, 17 Januari

Dalam sejumlah publikasi, isu pencapresan didominasi Cak Imin. Kelihatan bahwa yang berambisi berpasangan adalah Cak Imin. Justru Prabowo tidak terlalu ngotot, yang bahkan kelihatan mencari alternatif lain.

Baca Juga: Heboh 'Jokowi Seperti Firaun', Rudi Sebut Cak Nun Sudah Tidak Bisa Jadi Panutan Lagi: Omongannya Nyeleneh!

Misalnya saat Prabowo kembali mencoba melakukan pertemuan dengan Sandiaga Uno selama tiga jam. Namun, justru Cak Imin terus memosisikan diri dan menekan Gerindra agar segera mengambil keputusan terhadap nasib koalisi.

"Jadi bisa saja bubar kalau dipaksakan. Karena Prabowo maju keempat kalinya, tentu tidak mau kalah lagi. Maka, kalau dia ambil Cak Imin, jelas dia akan kalah," kata Ali.

Apalagi, jika lawannya, Anies dan Ganjar. Keduanya bukan lawan lemah. "Jadi minimal mengambil Sandi agar bisa kembali mengambil kekuatan kemarin," jelas Ali.

Dalam perspektif lain, PKB-Gerindra ini adalah koalisi yang sangat pragmatis karena tidak ada relasi ideologi antarkedua partai. PKB Islam tradisional dam Gerindra nasionalis modernis. "Jadi saya melihat bahwa PKB ini menjadi jauh lebih pragmatis ketimbang Gerindra," katanya.

Kebijakan yang diajukan Gerindra masih dalam garis ideologinya, berbeda dengan PKB yang sangat pragmatis. Jadi kemungkinan besar akan terjadi bargaining.

Baca Juga: Heboh 'Jokowi-Firaun', Rudi Sebut Cak Nun Harusnya Makin Tua Makin Bijak: Sudah di Luar Batas!

Sangat tidak mungkin Prabowo mengambil Cak Imin menjadi cawapres karena kartu mati. Di lain sisi dengan PKB sangat dibutuhkan Gerindra untuk menggenapkan syarat pencalonan.

"Jadi di sini PKB dibutuhkan, tapi calonnya tidak. Sehingga ada bargaining yang sifatnya pragmatis. Apakah nanti, misalnya, perjanjian membagi jatah kekuasaan atau perjanjian lainnya yang menguntungkan PKB walaupun tidak menjadi posisi wapres," katanya.