Ciptakan Hunian Terjangkau, Kemenkeu dan Kementerian PUPR Teken MoU Kerja Sama dengan PT SMF

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan (PUPR) baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan dengan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (Dirjen PI) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo.

Baca Juga: Agung Podomoro Kembangkan Kawasan Premium Penuhi Standar Hunian Sehat di Kawasan IKN

Dalam kerja sama ini, PT SMF berlaku sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, dengan menjalankan tanggung jawab sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Dalam pidato pembukanya, Rionald menyampaikan pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan ini penting. Serta, dalam pelaksanaannya, akan melibatkan banyak pihak, mulai dari sisi supply hingga sisi demand, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat.

Baca Juga: Para Investor Bangun Hunian di IKN Senilai 41 Triliun

"Guna mewujudkan cita-cita Negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan," ucap Rionald, Rabu (25/1/2023).

Disebutkan, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing). 

"Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antarkementerian/lembaga dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. 

Baca Juga: Dorong Sinergitas Internasional, PUPR Kian Siap Sukseskan 10th World Water Forum 2024

Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan. Ketiga, melakukan sinergi bagi para pihak untuk mendukung pengembangan perumahan.

Dalam kesempatan yang sama, Herry menuturkan para stakeholders yang terlibat dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diproyeksi Melemah, Kemenkeu Ungkap Berbagai Risikonya

"Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD, dan juga penerapan green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy," ujarnya.