Waspada Ancaman Stagflasi, Pemerintah Siapkan Aturan Devisa Hasil Ekspor Jadi Tiga Bulan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini kondisi perekonomian global masih dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian, salah satunya dengan adanya ancaman stagflasi.

Selain stagflasi, kata Airlangga, ancaman lainnya juga terkait dengan inflasi, resesi, hingga kenaikan tingkat suku bunga seperti di Amerika Serikat.

Baca Juga: Lapor ke Jokowi, Menko Airlangga Sebut Realisasi PC-PEN 2022 Capai Rp414,5 Triliun

"Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan, maka devisa hasil ekspor (DHE) itu harus menjadi buffer ekonomi kita," ujar Airlangga kepada wartawan saat ditemui usai Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Airlangga menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait DHE untuk dibahas agar batasan jumlah dolar hasil ekspor dapat bertahan lebih lama di bank dalam negeri, yakni dari semula satu bulan menjadi tiga bulan. "Akan disiapkan, dalam waktu tiga bulan. Usulannya pun kini sedang dibahas," ucap Airlangga, 

Menurutnya, aturan DHE ini disiapkan sebagai upaya meningkatkan likuiditas cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil.

"Kalau tingkat suku bunganya terus naik, bahaya bagi kitanya itu capital flight, nah untuk mencegah capital flight kita harus punya dana yang cukup terutama untuk mendanai ekspor dan impor," jelasnya.

Airlangga menuturkan, saat kebutuhan ekspor dan impor itu disediakan oleh DHE, pihaknya akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun dolar di dalam negeri. "Dengan begitu, pengusaha Indonesia tidak melulu bergantung pada perbankan di Singapura. Nah, kita mempersiapkan infrastruktur di dalam negeri," pungkasnya.

Selain itu, Airlangga juga menyebutkan pemerintah akan menyiapkan insentif untuk menarik DHE agar tidak kabur ke luar negeri, terutama Singapura. Ia mengatakan, terkait dengan insentif tersebut, persiapan lebih lanjutnya akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Kinerja PC-PEN Dinilai Optimal, Menko Airlangga: Ini Berkat Kebijakan Rem dan Gas Jokowi! 

"Nanti insentif itu kita akan bahas apakah itu mengenai dengan bunga, pendapatan bunga, baik itu rupiah maupun dolar terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia," jelasnya.

Airlangga menekankan, insentif ini perlu dibuat agar Indonesia dapat bersaing secara kompetitif dengan Singapura. "Sehingga, tidak terbang lagi ke Singapura," tegasnya.