NU Dipastikan Mengambil Jarak dari Politik Praktis, PBNU: Sudah Ada Keputusannya

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Tsaquf mengatakan posisi Nahdlatul Ulama (NU) di tahun politik 2024 nanti sudah diputuskan dalam Muktamar NU pada tahun 1984 silam.

“Dan sudah ada keputusan Muktamar NU tahun 1984, NU harus mengambil jarak dari politik praktis. Gak boleh lagi. Orang boleh berdebat wah ini NU harus begini. Perdebatan itu dulu sudah. Gak usah bikin keputusan lagi, sudah ada keputusannya,” tegas KH. Yahya Cholil Tsaquf dalam silaturrahmi bersama Forum Pemimpin Redaksi di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (01/02/2023).

Baca Juga: Nilai PKB Tak Pantas Rayakan Satu Abad NU, Manuver PBNU Disorot Tajam: Kekanak-kanakan, Reaksioner

“Nah, ini semua sekarang tinggal bagaimana kita mengoperasionalisasikan ini ke dalam praktek,” tambahnya.

Kiai Tsaquf juga mengatakan bahwa akan salah dan berbahaya jika NU sampai terlibat sebagai pihak dalam kompetisi.

“Menurut saya, kalau NU sampai terlibat sebagai pihak dalam kompetisi, itu salah dan berbahaya. Karena ada alasan antara lain bahwa konstituen NU yang begitu besar. Kalau NU menjadi pihak, ini tidak adil bagi para kelompok-kelompok yang lain,” ujarnya.

Kiai Tsaquf pun menjelaskan mengenai contoh-contoh yang banyak terjadi di beberapa negara. Ia juga menegaskan bahwa identitas kelompok tidak boleh dieksploitasi sebagai senjata politik.

Baca Juga: Habis Disambangi NasDem, Sosok Tak Terduga Disinyalkan Akan Dukung Anies Baswedan: Dia Memilih Jadi Bapak Bangsa...

“Sudah sudah banyak ada contoh-contohnya, India, Irak, dan lain sebagainya. Ini karena identitas diekspoitasi sebagai senjata politik. Dan NU ini sudah identitas kelompok skalanya, enggak boleh dieksploitasi sebagai senjata politik,” paparnya.

Menurut Kiai Tsaquf, NU di dalam membuat artikulasi publik harus bertujuan dan tidak boleh lain di luar pendidikan.

Baca Juga: El Nino Bayangi Indonesia, Pemerintah Jokowi Gerak Cepat Perkuat Kesiagaan Pemda

“Kalau kita membuat artikulasi publik tujuannya harus dan tidak boleh lain dari pendidikan publik dan bukan untuk memicu benturan kekuasaan. Enggak boleh. Harus artikulasi itu pendidikan publik tidak boleh yang lain, karena NU tidak boleh menjadi pihak di dalam kontestasi politik dan kekuasaan,” terangnya.

Baca Juga: Menteri NasDem Tetap Bertahan, Omongan Jokowi Soal Reshuffle Terngiang: Ada Sisi Politiknya, Itu Pasti...

Penulis: Putu Rusta Adijaya
Reportase: Muhamad Ihsan