Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gencar Subsidi Kendaraan Listrik, Rocky Gerung Sebut Pemerintah Ketinggalan Zaman

        Gencar Subsidi Kendaraan Listrik, Rocky Gerung Sebut Pemerintah Ketinggalan Zaman Kredit Foto: Instagram Rocky Gerung Official
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengingatkan bahwa tren kendaraan listrik saat ini sebentar lagi akan ketinggalan zaman.

        Ini diungkapnya, usai masifnya langkah pemerintah yang tengah gencar-gencarnya menggaungkan penggunaan dan subsidi kendaraan listrik. 

        Dia juga menyinggung soal hasil sidang di Davos pada bulan lalu, bahwa siklus kendaraan listrik paling lama hanya bertahan antara 5 atau 10 tahun.

        Baca Juga: Akar Rumput Deklarasikan Sekber Kuning-Ijo-Biru, Rocky Gerung Yakin Anies Baswedan Jadi Presiden Indonesia Selanjutnya

        Selain itu, tren di negara lain juga menunjukkan penggunaan mobil listrik bukan lagi menjadi prioritas. 

        Misalnya, anak muda di Eropa enggan menggunakan mobil listrik karena bahan bakarnya tetap berasal dari energi batu bara yang merusak lingkungan.

        Kemudian di Jepang, negara Matahari Terbit ini diam-diam tengah mengembangkan mobil hidrogen yang benar-benar tidak menimbulkan polusi.

        "Jadi, sebetulnya Indonesia masih tertinggal juga, hanya karena mau menggaungkan mobil listrik, padahal mobil listrik itu eranya sebentar lagi mau habis," kata dia, dikutip dari Youtube Forum News Network, Minggu (5/2/2023).

        Menurut Rocky, kampanye penggunaan mobil listrik ini lebih kuat unsur politiknya alih-alih unsur lingkungannya. Sebab, pemasok baterai listrik dimiliki oleh sejumlah pihak tertentu.

        Baca Juga: Rocky Gerung Nggak Main-main: Anies Baswedan Diusir dari Merdeka Selatan dan Pindah ke Merdeka Utara!

        "Kalau kita bicara tentang mobil listrik, apakah prinsip mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Kita tahu ini tidak secara demokratis karena ada monopoli suplai energi dan hal-hal lain," pungkas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: