Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Orang Golkar Tak Setuju Jika Menteri NasDem 'Ditendang' dari Kabinet Hanya karena Urusan Politik Saja

        Orang Golkar Tak Setuju Jika Menteri NasDem 'Ditendang' dari Kabinet Hanya karena Urusan Politik Saja Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid ikut menyoroti soal isu Reshuffle kabinet yang makin ramai dibicarakan beberapa waktu terakhir ini.

        Nurdin menegaskan bahwa reshuffle adalah hak mutlak seorang Presiden terhadap kebutuhan akan kabinet kerjanya.

        “Reshuffle itu dalam konteks pemerintahan adalah hak daripada Presiden untuk mengganti, merombak, dan membenahi pemerintahannya,” ujar Nurdin saat tampil di acara Political Show CNN Indonesia, dikutip dari kanal Youtube CNN Indonesia, Rabu (8/2/23).

        Nurdin menjelaskan bahwa jika pertimbangannya adalah soal kinerja menteri maka itu adalah murni penuh kewenangan presiden untuk mengotak-atik kabinetnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

        Baca Juga: Terbongkar! Sudah Lihat Dokumen Utang yang Diributkan, Temuan Wartawan Senior Mencengangkan: Utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno Itu...

        Tetapi di sisi lain, Nurdin blak-blakan tidak sepakat jika reshuffle didasarkan apada urusan politik partai pendukung, dalam konteks saat ini adalah NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres.

        “Kalau pendekatannya ada unsur ‘politik’ saya tidak setuju,” ungkap Nurdin.

        Menurut Nurdin koalisi pemerintahan yang diisi oleh beberapa partai termasuk NasDem saat ini adalah sebuah rumah besar yang punya satu tujuan yakni menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya di bawah kepemimpinan presiden.

        Tetapi Nurdin juga menegaskan ada ruang atau kamar masing-masing partai yang tak bisa dimasuki atau diintervensi pihak luar, atau ada kedaulatan partai salah satunya mengenai langkah yang akan diambil setelah kepemimpinan Jokowi selesai di 2024.

        “Wajib koalisi untuk satu dengan presiden, tapi dalam hal yang bersifat internal tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Bukan soal etis/tidak etis, tapi soal Hak. Ada hak yang harus diberikan ke koalisi secara penuh, ada hak yang dimiliki partai yang tidak ada hubungan dengan koalisi,” tegasnya.

        Baca Juga: 'Nggak Terima' Esemka Kebanggaan Jokowi Disebut Full Buatan China, Rocky Gerang Blak-blakan: Angin Ban Mobilnya Asli Indonesia!

        Untuk diketahui, kegaduhan elite politik soal Reshuffle kabinet ini dikaitkan dengan manuver NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

        PDIP sebelumnya disebut paling gencar mendorong agar Jokowi segera menendang menteri NasDem dari kabinet.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Bayu Muhardianto
        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: