Dana Investor Siap Dibidik Jurus Rahasia, Pemerintah Jokowi Bakal Kebut Pembangunan IKN Nusantara

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) bersinergi menggaet investor agar mendukung pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ibu kota baru yang ditargetkan rampung pada 2024 itu, pemerintah meluncurkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga: Singgung Koalisi 'Berubah Terus', Elite PAN Soal Siapa Calon Next Jokowi: Ini Masih Februari...

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menyampaikan, lewat skema KPBU, investor akan sama-sama memperoleh manfaat dalam penyediaan infrastruktur publik, sebab adanya risk-sharing oleh kedua belah pihak. 

"Kesepakatan risk-sharing mengacu pada prinsip awal dirancangnya peraturan tersebut, yakni mewujudkan percepatan penyediaan infrastruktur IKN melalui proses yang lebih sederhana, cepat, aman, dan menguntungkan, dengan tetap melaksanakan asas akuntabilitas dan transparansi," jelas Scenaider, Kamis (9/2/2023).

Scenaider mengatakan, untuk tata cara pelaksanaan skema KPBU itu sendiri, tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara, yang baru saja diterbitkan.

“Untuk proyek dengan skema KPBU, saat ini telah berjalan tiga proyek untuk hunian ASN dan Hankam senilai 41 triliun yang dapat menjadi contoh bagi para pelaku usaha lainnya. Untuk itu, kami berharap kegiatan ini semakin meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diharapkan Bapak Presiden,” tuturnya, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga: Tindakan Tak Sesuai Ucapan, Bedanya Penanganan Korupsi Era Jokowi dan SBY: Dulu, Kader Demokrat...

Penerbitan peraturan pelaksanaan itu sekaligus melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait pendanaan IKN Nusantara yang 80% akan berasal dari investasi swasta.

Sebelumnya, Jokowi juga telah mewanti-wanti bahwa hanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Tak Jatuh Walau Dijegal Habis, Alam Macam Lindungi Langkah Anies Jadi Next Jokowi: Tiap Serangan Justru Berbalik...

Sehingga, Scenaider melanjutkan, keterlibatan investor dalam pembiayaan pembangunan IKN dipastikan diakomodasi dengan tata kelola yang baik.

"Termasuk dalam hal pemberian kepastian nilai imbal hasil atas investasi yang dilakukan secara akuntabel, adil, dan transparan," tutur Scenaider.

Baca Juga: Efek Dibangun Buru-buru Sama Anies Baswedan, JIS Berakhir Hujan Kecaman: Apakah Ini Cerminan dari...

Lebih lanjut, Scenaider mengatakan, selain skema KPBU, sumber pendanaan IKN juga mencakup skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang memaksimalkan peran serta sektor swasta dan menarik sumber-sumber dana non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur IKN.