Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Biaya Haji Melambung Tinggi, Orang DPR Sebut Masyarakat Kaget: Kenaikannya Signifikan!

        Biaya Haji Melambung Tinggi, Orang DPR Sebut Masyarakat Kaget: Kenaikannya Signifikan! Kredit Foto: Kementerian Agama
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menyoroti pembahasan mengenai rencana besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

        Menurut Kahfi, biaya yang diusulkan pemerintah saat ini buat kaget masyarakat mengingat angkanya sangat tinggi.

        “Karena kenaikan BPIH yang signifikan yang Tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu dibalik sekarang 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH. Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan," kata Kahfi di DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Jumat (10/2/23).

        Baca Juga: Heboh Rencana Ongkos Ibadah Haji Naik Sampai Puluhan Juta, Muhadjir: Kalau Ditunda Terus Akan Membebani

        Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

        Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Terlebih menurutnya, jamaah yang sudah menunggu 10-12 tahun dan di atasnya harus bisa berangkat dengan biaya yang terjangkau.

        Baca Juga: Ongkos Naik Haji Melambung Tinggi, Orang DPR Minta Pemerintah Pangkas Biaya Makan dan Hotel: Mubazir!

        "Yang pasti bahwa percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau," ungkap Kahfi.

        Oleh karena itu, Kahfi menyebutkan pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.

        "Selain tadi sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan oleh pemerintah dan kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan," jelasnya.

        Baca Juga: Marwan Dasopang Minta Pemerintah Pangkas Biaya-Biaya yang Mubazir Supaya Biaya Haji Bisa Turun

        Di akhir, Kahfi bahkan berharap agar minimal pembebanan pembiayaan haji berada pada titik 50:50. Untuk itu pihaknya terus mendorong BPKH untuk terus melakukan melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah.

        Baca Juga: Heboh Masalah Kenaikan Biaya Haji, Jokowi Heran: Belum Final Kok Ramai!

        "Kalau usulan kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama2 menanggung 50%. Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu nggak mampu. Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti bahwa yang saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usulan BPIH-nya," tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: