Memprihatinkan, Segini Hitung-hitungan Kerugian dalam Dolar yang Diterima Turki
Gempa bumi terburuk di Turki dalam hampir seabad telah meninggalkan jejak kehancuran yang dapat merugikan Ankara hingga sebesar 84,1 miliar dolar AS.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Konfederasi Perusahaan dan Bisnis Turki menyebutkan biaya kerusakan sebesar 70,8 miliar dolar AS dari perbaikan ribuan rumah, 10,4 miliar dolar AS dari hilangnya pendapatan nasional, dan 2,9 miliar dari hilangnya hari kerja.
Biaya utamanya adalah membangun kembali perumahan, jalur transmisi dan infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal jangka pendek, menengah dan panjang dari ratusan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan negara akan menyelesaikan rekonstruksi perumahan dalam waktu satu tahun dan pemerintah sedang mempersiapkan sebuah program untuk "membuat negara berdiri kembali".
Sekitar 13,4 juta orang tinggal di 10 provinsi yang terkena gempa, atau 15% dari populasi Turki, dan menghasilkan hampir 10% dari PDB.
Direktur Eksekutif IMF Mahmoud Mohieldin di sela-sela Forum Fiskal Arab pada Minggu mengatakan dampak gempa bumi terhadap produk domestik bruto tidak akan sebesar setelah gempa bumi tahun 1999 di barat laut Turki, yang melanda jantung industri.
Mohieldin menambahkan, setelah dampak awal selama beberapa bulan ke depan, investasi sektor publik dan swasta dalam pembangunan kembali dapat mendorong pertumbuhan PDB ke depan.
Meskipun demikian, para ekonom dan pejabat memperkirakan gempa akan memangkas pertumbuhan ekonomi hingga dua persen tahun ini.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2022 dan memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,5% pada tahun 2023 sebelum gempa.
Turki akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen musim panas ini - tantangan terbesar bagi Erdogan selama dua dekade berkuasa.
Keadaan darurat tiga bulan telah diumumkan di 10 provinsi yang terkena dampak dan bank sentral telah menunda pembayaran beberapa pinjaman. Departemen Keuangan menyatakan force majeure hingga akhir Juli dan menunda pembayaran pajak untuk wilayah tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto