Siasat Politik Anies Baswedan Soal IKN Kebanggaan Jokowi Tak Dipedulikan Rocky Gerung: Kalau Nggak Bisa Ya Sudah, Bye-bye!
Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung menyoroti kabar bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan proyek dana besar Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Mengenai anggapan bahwa keterbukaan Anies pada IKN Jokowi sebagai bentuk siasat atau strategi politik, Rocky menilai sah-sah saja, tetapi Anies harus punya persiapan yang matang dan jelas. Hal ini karena menurut Rocky sangat mungkin justru Anies yang mungkin sedang mengatur strategi malah terjerumus dalam siasat Jokowi mengenai IKN ini bahkan.
“Siasat ini yang dibaca baik oleh Jokowi sebagai politisi, yang konyol nanti Anies bahkan sudah berbaris di belakang Jokowi lalu ditinggalin Jokowi, itu lebih konyol lagi,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), dikutip Kamis (16/2/23).
Karenanya, menurut Rocky perkara IKN dan proyek yang memakan dana besar Era Jokowi ini merupakan sebuah ujian Etis mengenai keberpihakan pada masyarakat.
Rocky yang mengaku berteman baik dengan Anies merasa perlu menyampaikan kritik ini untuk Indonesia yang lebih baik, yang mungkin ke depan akan dipimpin Anies.
“Jadi sekali lagi ini momentum untuk ujian etis, ujian etikabilitas itu dasarnya, relawan akan saya minta untuk kasih ujian tertinggi, bahwa itu teman kita, ok kita tidak peduli, karena kita hanya ingin melihat Indonesia tumbuh dalam etika imparative yang total,” jelas Rocky.
Rocky yang beranggapan Proyek IKN Jokowi ini bermasalah, berharap agar Anies bisa mengambil sikap tegas karena menurutnya ini akan berdampak pada politik Indonesia di masa depan.
Kalau bagian itu tak bisa juga diucapkan yaudah bye-bye. Bahwa kita ambil langkah lain, bahwa kehidupan politik kita berabad-abad ke depan masih akan pola yang sepeti ini yaitu continuity and change, tapi continuity lebih banyak, jadi nggak ada batas etis,” jelasnya.
Anies Bakal Lanjutkan IKN?
Sebelumnya, Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nanti menjadi Presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah jadi UU, siapapun Presidennya harus melanjutkan hal tersebut.
"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain, kalau pengamat. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai Undang-Undang," ujar Anies dalam program tvOne '15 Jam Mengabarkan' yang dikutip viva.co.id pada Rabu (15/2).
Sementara itu, saat wawancara dengan Refly Harun, Anies menegaskan adanya Pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat.
Baca Juga: Terbongkar! Tanpa Sandiaga Uno Salat Istikharah, Utang Anies Baswedan yang Diributkan Sudah Lunas
LYXT WAS ENTERED YOUR DATABASE.
Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ujar Anies yang tampil di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Kamis (16/2/23).
“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada atuan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies.
“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelasn Anies Baswedan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: