Menko PMK Ajak Mahasiswa Berkontribusi dalam Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan penyisirannya terkait permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dirasakan oleh pemerintah Kab/Kota melalui Road Show Dialog secara daring pada Kamis (16/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Muhadjir meminta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.

Baca Juga: Penta Helix Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Protein Hewani Cegah Stunting

"Perlu dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing, di mana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," ucap Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (16/2/2023).

Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini diikuti oleh 11 Kabupaten yakni Bupati Barito Kuala Mujiyat, Pj. Bupati Hulu Sungai Utara R. Suria Fadliansyah, Bupati Tanah Laut H.M. Sukamta, Bupati Balangan Abdul Hadi, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Hulu Sungai H. Aulia Oktafiandi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Sekda Hulu Sungai Selatan H. Muhammad Noor, Sekda Tapin Sufiansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Bumbu H. Riduan.

Baca Juga: Bertemu PJ Gubernur DKI, Menko PMK Dijanjikan Penurunan Angka Stunting di Wilayah Jakarta

Serta terdapat 2 Kota, yaitu Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Wali Kota  Banjarmasin H. Arifin Noor.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi ke-8 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen. 

Baca Juga: Dorong Keterlibatan Masyarakat Atasi Stunting, Pupuk Kaltim Gelar Rembug Tingkat Kelurahan

Namun, dari kabupaten/kota yang mengikuti roadshow ini masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.

Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.

Baca Juga: Tekan Stunting pada Anak Balita, Dexa Group Gandeng BKKBN

"Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi," jelas Andi.

Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.