Kemarau 2023 Lebih Panjang, Otorita IKN Siapkan Mitigasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan, Indonesia bakal dilanda musim kekeringan panjang mulai Maret hingga puncaknya pada Agustus 2023. Menanggapi laporan tersebut, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla).

Koordinasi ini merupakan bentuk konsolidasi dan mitigasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama pada musim kemarau yang akan datang. Menurut Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, rapat koordinasi juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk kesiapsiagaan menghadapi kemarau 2023 yang lebih panjang.

Baca Juga: BNPB Telah Siapkan Antisipasi Terukur Guna Menghadapi Musim Kemarau 2023

Adapun tujuan dari koordinasi ini yang pertama adalah untuk memetakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pemegang izin kehutanan tahun 2023. "Kedua, menyepakati agenda taktis yang perlu dilakukan di Nusantara," ujar Myrna dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Meskipun karhutla di Kalimantan Timur relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kesiapan dan kesigapan para pihak di lapangan sangat diperlukan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Basar Manulang, Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Rusmadi, Johan Wahyudi dari BPBD Kalimantan Timur, dan Marjani dari BPBD Penajam Paser Utara.

Hadir pula pejabat dari UPT KLHK di Kalimantan Timur, dan BPBD Kutai Kartanegara, lalu perwakilan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Polda Kalimantan Timur, dan perwakilan beberapa perusahaan HTI yang ada di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara. "Secara umum para pihak menyampaikan komitmen bersinergi untuk melakukan pengendalian karhutla di IKN," kata Myrna.

Myrna menjelaskan ada tiga lokasi yang penting untuk dikawal bersama pengendaliannya, yakni lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), areal hutan konservasi Tahura Bukit Suharto, dan area berhutan lain yang ada di luar kawasan hutan. "Mitigasi ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di KIPP," ujar Myrna.

Menurut Myrna, deteksi dini karhutla menjadi awal langkah yang dilakukan. Saat ini, deteksi dini bersandar pada Sipongi Kementerian LHK. Setidaknya dalam dua tahun ke depan teknologi ini masih menjadi sumber utama. Namun demikian, sejalan dengan misi smart city IKN, sistem monitoring karhutla terbuka untuk dikembangkan.

Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manulang mengatakan, KLHK melakukan pemasangan papan imbauan, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), aksi pemadaman dini karhutla sebelum api membesar, dan aktivasi pondok kerja Manggala Agni.

Baca Juga: Waspadai Karhutla, Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Pangdam hingga Kapolda

Sementara itu, Johan Wahyudi dari BPBD Provinsi Kaltim menambahkan upaya pihaknya, monitoring bencana serta pembangunan desa tangguh bencana yang diharapkan bisa terhubung dengan program MPA.

Dua perusahaan, PT IHM dan PT ITCI Kartika Utama, masing-masing juga melaporkan kegiatan monitoring dan patroli, memfasilitasi MPA, dan melengkapi peralatan untuk kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Seluruh peserta rapat mendukung peran koordinasi yang dijalankan OIKN. Beberapa langkah yang perlu dilakukan segera adalah penyusunan SOP dalkarhutla di IKN, pembentukan tim atau pokja, konsolidasi data sebaran MPA, serta pelatihan pekerja konstruksi untuk menghadapi karhutla termasuk kemampuan pemadaman secara dini.