Ajang Perebutan Kursi Jokowi Mendadak Harus Ditunda, SBY Bilang Itu Sebuah Tanda: Semoga Tidak Terjadi...

Eks Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkejut mendengar adanya ancaman penundaan untuk Pemilu 2024.

Dirinya keheranan dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan negeri ini.

Baca Juga: Mulyanto PKS Minta Jokowi Tak Perlu Takut Potensi Gugatan China Soal Ekspor Bauksit

Menurutnya, sesuatu sedang terjadi di belakang layar, banyak hal yang keluar dari akal sehat.

"Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini," ucap SBY dilansir fajar.co.id dari twitter pribadinya, Jumat (3/3/2023).

"Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tahun Pemilu ini," sambungnya.

Ia pun menyebut jika bangsa ini sedang di uji. Ia pun mengingatkan untuk tidak bermain api jika tidak ingin terbakar.

Baca Juga: Masinton Beber Capres yang Akan Dipilih Megawati: PDIP Bukan Mencari Antitesis Jokowi

"Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Tapi, ingat rakyat kita. Jangan ada yg bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yg menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country," pungkasnya.

Diketahui, Hal ini bermula dari Partai Prima yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu 2024. Permohonan diajukan atas baerita acara hasil administrasi calon peserta yang diajukan ke Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pandangan kami terhadap situasi yang berkembang sekarang ini tentang gugatan yang dilakukan oleh partai Prima. Berita acara hasil verifikasi administrasi calon peserta pemilu permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh Bawaslu ditolak," sambungnya.

Baca Juga: Beda dari yang Lain! Anak Buah Prabowo Puji Putusan Penundaan Pemilu 2024: Ini Baru Suara Tuhan, Kita Masih Butuh Jokowi

PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan untuk menunda pemilu dan mengulang dari awal proses seleksi sejak putusan dibacakan. Dalam artian proses tahapan pemilu harus diulnag terbilang tanggal 2 Maret 2023.

Dalam poin putusan juga disebutkan KPU akan duhukum lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari yang berarti Pemilu harus ditunda hingga 9 Juli 2025.

KPU telah membahas secara subtansi putusn tersenut dan menyatakan tidak sah.

"Kami sudah membahas substansi dari putusan dan kami menyatakan tidak sah," pungkasnya.

Baca Juga: Ragukan Anies Bakal Lanjutkan IKN, PDIP: Objektif Aja, Apakah Program Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot Dilanjutkan dengan Baik?

Dengan penolakan ini, KPU akan mengajukan banding atas dikabulkannya gugtan dari Partai Prima.