Kebakaran Plumpang Jelas-jelas Bukan Salah Anies yang Kasih IMB, NasDem Buka-bukaan: Sudah Puluhan Tahun Warga Tinggal di Situ

Calon presiden (capres) Partai NasDem Anies Baswedan menjadi pihak yang disalahkan atas terjadinya kebakaran yang menimpa warga sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Pasalnya, dialah yang memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah di tengah sengketa dengan Pertamina.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo, memberikan pembelaan. Ia menyebut warga Tanah Merah sudah tinggal puluhan tahun di kawasan itu, bahkan sebelum Anies memberikan IMB.

Baca Juga: Erick Thohir dan Opung Luhut Silang Pendapat Soal Solusi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Pakar: Komunikasi Publik Pemerintah Buruk!

"Terkait terbitnya izin, ini adalah permasalahan lain. Bahwasanya sebelum Pak Anies menjadi Gubernur, warga sudah tinggal bertahun-tahun di situ," ujar Nurcahyo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Karena sudah lama ditempati dan tak ada yang mengusir, Anies disebut Nurcahyo menerbitkan IMB kawasan demi memberikan berbagai hak sebagai warga Jakarta. Ia menilai lokasi itu tidak terlarang bagi warga karena pemerintah juga tak secara resmi mengeklaim kepemilikan lahan.

"Faktanya sudah puluhan tahun mereka tinggal di situ. Kalau kawasan itu terlarang bagi mereka kan harusnya mudah saja membuat mereka pergi. Nyatanya tidak. BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga tidak kunjung menerbitkan sertifikat," ucapnya.

Menurutnya Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta. Jokowi saat menjabat disebutnya membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga setempat.

"Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP," katanya.

Sebelum diterbitkannya IMB kawasan, warga setempat mengeluhkan susahnya mendapatkan sejumlah hak seperti akses air bersih hingga perbaikan jalan. Padahal, kata Nurcahyo, mereka sudah terdaftar sebagai warga Jakarta karena memiliki KTP DKI.

"Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan," ucapnya.

Baca Juga: Anak Buah Jokowi Silang Pendapat Soal Penanganan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PKS: Harusnya Tentukan Dulu Sikap Resmi Pemerintah!

Karena itu, Anies disebutnya memiliki visi yang sama dengan Jokowi saat keduanya menjadi Gubernur, yakni demi menyejahterakan warga. Ia pun menilai sebenarnya hal ini tak perlu dipermasalahkan dan meminta segala pihak mengedepankan rasa empati.

"KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah," pungkasnya.

Disalahkan Politisi PDIP

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut eks Gubernur Anies Baswedan dan PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan 17 warga.

Jhonny mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara permukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun, pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut.

Baca Juga: Nggak Terima Disalahkan, Loyalis Anies Sebut Jokowi Sebenar-benarnya Biang Kerok di Kebakaran Plumpang

Hal ini terjadi karena Anies disebut Jhonny menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga.

"Ketika Anies memberikan IMB kawasan, ini sama saja seperti meninabobokan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017," ujar Jhonny saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Tujuan Anies memberikan IMB kawasan agar hak seperti akses air hingga perbaikan jalan, bisa didapatkan warga. Namun, hal ini disebutnya menyalahi ketentuan karena lahan itu adalah milik Pertamina.

"Memang bagaimana Anies bisa merealisasikan hak kepemilikan (lahan Tanah Merah)? Ini kan tanah Pertamina. Enggak segampang itu," ucap Jhonny.

Tak hanya Anies, Jhonny juga menyebut pihak Pertamina selama ini lamban menyelesaikan sengketa lahan dengan warga. Permukiman tetap dibiarkan berdiri bersebelahan dengan depo tersebut.

"Saya lihat Pertamina juga kayaknya enggak punya kemauan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Padahal kalau diajak dialog pada waktu itu, jauh-jauh sebelum Pilkada 2017 sebenarnya kan bisa diselesaikan," ucapnya.

Baca Juga: Penerbitan KTP dan IMB Warnai Polemik Sengketa Tanah Merah, NasDem Blak-blakan: 'Tanda Jokowi dan Anies Sevisi' Ciee...

Ia sendiri menilai sengketa lahan lamban diselesaikan karena komunikasi Pemprov DKI era Anies dengan Pertamina kurang berjalan baik. Hingga akhirnya kini pembiaran permukiman tersebut berujung petaka karena kini telah habis dilalap si jago merah.

"Ini kan sebenarnya gaya yang tidak saling menghargai juga, kan? Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pertamina di eranya Anies enggak jalan. Pak Anies pokoknya main ngasih angin surga begitu saja kepada masyarakat," pungkasnya.