Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Presiden Jokowi Dinilai Gagal Laksanakan Perintah Konstitusi Sebagai Kepala Negara, Rocky Gerung: Koruptor Malah Dipelihara!

        Presiden Jokowi Dinilai Gagal Laksanakan Perintah Konstitusi Sebagai Kepala Negara, Rocky Gerung: Koruptor Malah Dipelihara! Kredit Foto: Instagram Rocky Gerung Official
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat Politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung menilai sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal melaksanakan dua tugas konstitusi yang diamanatkan padanya.

        Dua tugas dari konstitusi tersebut, yakni cerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin.

        "Konstitusi kita mewajibkan Presiden untuk melaksanakan dua hal saja. Satu cerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin," jelasnya dalam Kuliah Umum Universitas Bosowa (Unibos) dengan tema 'Kampus dan Republik' di Menara Bosowa, Makassar, pada Selasa (7/3/2023).

        Baca Juga: Penilaian Rocky Gerung kepada 2 Menteri Jokowi: Mahfud Moralnya Lumayan, Sri Mulyani DO

        Menurut Rocky justru kedua hal itu tidak ditemukan dalam republik ini. Bukannya fakir miskin yang dipelihara negara menurut Rocky, koruptor lah yang dipelihara negara.

        "Tapi justru dua hal itu tidak kita temukan di republik ini. Tidak ada fakir miskin yang dipelihara oleh negara karena yang dipelihara negara adalah koruptor," imbuhnya.

        Ia juga menambahkan bahwa masyarakat di republik ini tengah dilanda kecemasan akibat banyaknya isu yang beredar di media sosial.

        Isu macam-macam tersebut, kata Rocky justru bertentangan dengan ide republik yang sesungguhnya.

        "Seolah-olah kita sekarang mencemaskan republik karena isunya macam-macam," katanya.

        Menurut Rocky banyaknya pemberitaan akhir-akhir ini tentang kekayaan pejabat justru menodai nilai-nilai republik yang harusnya menciptakan kesetaraan bukannya kesenjangan.

        "Setiap kali kita buka media kita bertemu dengan isu kekayaan Dirjen Pajak, kekayaan pejabat Eselon III yang luar biasa dan itu bertentangan dengan ide republik. Republik itu kesetaraan bukan kesenjangan," tekannya.

        Baca Juga: Tantang 'Pakde' Kecam Putusan PN Jakpus, Rocky Gerung: Kalau Nggak Berani, Patut Diduga Ia di Belakangnya

        Masyarakat saat ini lebih fokus pada kejadian yang menimpa bangsa dibandingkan dengan memperhatikan tugas pemerintah.

        "Intinya ada di situ dasarnya, kita berupaya untuk melihat apa sebetulnya terjadi pada bangsa ini dibandingkan apa seharusnya jadi tugas pemerintah," katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: