Faizal Assegaf: Modus KPU Jegal Partai Prima Sama dengan yang Dilakukan kepada Partai Ummat

Heboh Penundaan Pemilu terkait gugatan Partai Prima terus jadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, Kritikus Faizal Assegaf menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha melakukan penjegalan terhadap Partai Prima. Polanya, mirip dengan Partai Gelora dan Partai Ummat.

“Modus KPU menjegal Partai Prima serupa dengan partai Ummat dan Partai Gelora. Ketiga partai sama-sama menjadi korban proses verifikasi KPU yang tidak adil dan transparan,” ungkapnya, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023).

Bedanya, kata Faizal, Partai Gelora dan Partai Ummat dapat dukungan yang kuat dari publik. Akhirnya, mereka pun mendapat hak mereka ikut Pemilu.

“Tentu, sikap yang adil juga harus diberikan utamakan untuk mendukung hak politik partai Prima yang telah berjuang melalui jalur hukum dengan membuktikan adanya kecurangan oleh KPU,” jelasnya.

Baca Juga: Minta Presiden 2024 Lanjutkan Kebijakan Jokowi, Faizal Assegaf Sentil Pernyataan Luhut: Celakanya...

Ia menjelaskan, demokrasi dihadirkan sebagai ruang besar untuk menyalurkan kebebasan dan partisipasi rakyat. Tidak boleh disumbat dengan cara-cara curang.

“KPU wajib meloloskan Partai Prima yang sangat jelas menjadi korban ketidakadilan yang juga dialami oleh partai Ummat dan partai Gelora. Tidak boleh bersikap tebang pilih, karena ketiga partai adaalah pendatang baru yang merupakan wadah penyaluran aspirasi rakyat,” terangnya.

Baca Juga: Lord Luhut Mau Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang 'Minggat' ke Tempat Lain, PKS Sebut Kurang Ajar: Arogansinya Kelewatan!

Jika terap kukuh mempertahankan kecurangan dan diskriminasi terhadap rakyat yang bergabung dalam partai Prima, Faizal bilang sudah tentu fatal. Dapat memicu ketidakpercayaan rakyat pada proses pemilu yang didasari kecurangan dan diskriminasi.

“Stop membuat gaduh dan kejahatan berdemokrasi dengan modus-modus kecurangan. Publik bersimpati kepada Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang telah menggunakan jalur hukum untuk membuktikan adanya kecurangan dalam proses verifikasi parpol,” pungkasnya.