Drama Elit Politik di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Anies Baswedan Kena Getahnya, Warga Bersuara
Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023), belakangan malah menjadi ajang drama para politikus Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah peran Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Seperti diketahui, kebakaran yang menewaskan 19 orang tersebut membuka kembali persoalan sengketa warga Tanah Merah yang menempati lahan milik Pertamina secara ilegal.
Di media sosial banyak cuitan menyoal pemberian IMB sementara oleh Anies kepada warga Kampung Tanah Merah yang berada di lokasi kebakaran. Hal itu dinilai sebagai bagian dari janji Anies Baswedan kepada warga Kampung Tanah Merah saat ia maju sebagai Gubernur DKI pada 2017 lalu.
Ribut-ribut Soal IMB Anies
Pro dan kontra atas penerbitan IMB bagi warga Kampung Tanah Merah itu pun muncul. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau IMB di wilayah permukiman Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara untuk memenuhi layanan dasar warga.
"Itu hanya semata dukungan supaya kebutuhan dasar warga terpenuhi," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023 seperti dikutip dari Antara.
Buntut dari IMB itu, politikus PDIP, PSI, dan PKS meributkan IMB yang diberikan Gubernur Anies Baswedan pada Oktober 2021 lalu. PDIP dan PSI mengecam keras terbitnya IMB ini, sedangkan PKS membela kebijakan Anies.
Politikus PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik pembelaan kelompok pendukung Anies Baswedan dalam permasalahan izin mendirikan bangunan atau IMB lahan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Permasalahan mengenai lahan itu ramai dibahas kembali setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam, 3 Maret 2023 lalu.
Gilbert menilai jika pembelaan mereka tentang kebijakan Anies Baswedan benar, maka mereka menganjurkan agar warga boleh membangun lagi lokasi kebakaran. Anggota DPRD DKI Jakarta itu lantas menyebut kubu Anies memiliki pola pikir yamg berbeda dengan pihaknya.
"Pola pikir kami berbeda, yaitu menaati aturan. Pola pikir kelompok ini bagaimana berkuasa walau melanggar aturan dan menyengsarakan orang," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Maret 2023.
Gilbert lantas mempertanyakan tindakan apa yang telah dilakukan oleh kelompok pembela Anies terhadap warga Kampung Tanah Merah yang menjadi korban kebakaran Depo Plumpang.
"Apa mereka kasih bahan bangunan dan menuntut Pemprov DKI keluarkan IMB baru kalau merasa kebijakan Anies itu benar?" ujarnya.
Ia pun meminta adanya relokasi dan mematuhi aturan yang ada. Jika dana membeli lahan tidak ada, kata dia, buat kerja sama operasional atau KSO dengan yang pemilik lahan. Selanjutnya bisa diatur lewat Pergub agar Sarana Jaya memiliki dasar hukum.
Baca Juga: Solusi Mendesak Depo BBM Plumpang, Segera Buatkan Bufferzone dengan Permukiman
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara kini melebar menjadi polemik. Dia menyentil pihak-pihak yang mempermasalahkan diterbitkannya IMB sementara oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/3/2023).
Kuping Geisz Chalifah yang selama ini getol sebagai pendukung Anies juga ikut panas. Ia mengaku heran dengan omongan elite DPIP seperti Gilbert Simanjuntak. Dia mempertanyakan empati elite PDIP dalam tragedi kebakaran yang sudah menewaskan belasan orang tersebut.
Geisz menyindir pihak yang menyudutkan Anies sebagai kaum Otak Dikit alias OD. Ia mempertanyakan kaum OD tak menyoroti perawatan depo Plumpang yang sudah dua kali terbakar. Tapi, sekarang malah dinarasikan kesalahan warga yang tinggal dekat depo Plumpang.
"Kini ada kasus Kebakaran di depo Pertamina. Bahkan terjadi korban jiwa. Kaum OD tak mempertanyakan perawatan depo itu yang sudah dua kali terbakar. Tapi, teriakannya malah menyalahkan warga yang tinggal di daerah tersebut," kata Geisz, dalam keterangannya, Senin (6/3/2023) malam.
Ketua RT Minta Tanah Merah Tak Dipolitisasi
Abdul Syakur, Ketua RW 9, Tanah Merah, Rawabadak Selatan meminta agar pihak tertentu tidak mempolitisasi musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yang terjadi pada Jumat (3/3) lalu.
Hal itu disampaikan Abdul Syakur merespons pernyataan banyak pihak yang menanyakan soal kepemilikan lahan warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Diketahui, salah satu pemukiman warga yang terdampak, yakni RT 12, RW 9, yang terletak menempel pada pagar pembatas Depo Pertamina.
"Saya meminta agar musibah kami jangan dipolitisisasi itu. Ini murni kesalahan pertamina karena ledakan dari pipa yang bocor atau apa pun itu namanya," kata Syakur, di lokasi, Selasa (7/3/2023).
Terpenting saat ini, menurut Syakur, yakni fokus dalam penanganan para korban jiwa maupun luka. Serta korban terdampak yang rumahnya habis terbakar.
"Kami memohon agar fokus ke penanganan korban dulu. Saya mengajak untuk berempati dulu, karena yang hilang nyawa ini warga kami, ini manusia juga, warga indonesia juga yang kehilangan atas tragedi ini," pintanya.
Abdul juga memastikan, jika warga Tanah Merah ogah direlokasi.
"Opsi yang kami pilih adalah Pertamina yang direlokasi. (Warga) tidak bersedia (direlokasi)," katanya.
Polisi Periksa 24 Saksi
Sementara itu, insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang juga tengah diselidiki polisi. Penyelidikan ini untuk mengetahui penyebab kebakaran yang kekinian menewaskan 19 orang itu.
"Sampai saat ini telah dimintai keterangan sebanyak 24 orang saksi, dari sebelumnya 14 orang saksi. Jadi, ada penambahan 10 orang saksi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2023).
Menurut dia, 24 orang itu terdiri dari saksi pihak Pertamina dan masyarakat. Dengan rincian yaitu 8 operator dan supervisor, 2 sekuriti dan 14 warga.
Baca Juga: Fraksi PKS Sayangkan Insiden Depo Pertamina Plumpang Dibawa ke Ranah Politis: Korban Tetap Menderita
"Ke-24 orang yang telah dimintai keterangan tersebut terdiri dari operator, supervisor sebanyak 8 orang. Kemudian sekuriti sebanyak 2 orang dan dari saksi warga sebanyak 14 orang sehingga jumlahnya ada 24 orang yang telah dimintai keterangan," katanya.
Ramadhan menjelaskan saat ini Polri, TNI dan para pemangku kepentingan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Polri telah menurunkan alat berat dan unit K-9 atau anjing pelacak guna membantu pencarian korban.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: