Yang Diwanti-wanti Ahok Soal Warga Tanah Merah Akhirnya Kejadian, PDIP Nggak Main-main: Ya Masalahnya dari Anies
PDIP menyentil Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang berdampak pada warga Tanah Merah hingga menimbulkan korban. Partai banteng itu mengungkit kembali pemberian Izin Mendirikan Bangunasn (IMB) dari Anies.
Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga menyebut hal ini sudah pernah diwanti-wanti oleh eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait bahayanya tinggal di kawasan dekat depo Pertamina itu.
"Apa yang diwanti-wanti pak Ahok itu kejadian sekarang," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Warga masih bertahan tinggal di kawasan Tanah Merah Bawah yang ludes dilalap si jago merah itu lantaran mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan pada era eks Gubernur Anies Baswedan 2021 lalu. Hal ini menurutnya bertentangan karena lahan tersebut adalah milik PT Pertamina.
"Ya harusnya kan apa namanya memang itu kan tempat yang seharusnya (tidak ditempati) oleh masyarakat," ucapnya.
"Ya masalahnya di situ (IMB kawasan) dari Anies," imbuhnya.
Selebihnya, Prasetyo meminta agar pemerintah pusat dan daerah segera mencarikan solusi mengenai masalah lahan ini. Penanganan korban juga harus ditangani dengan cepat.
"Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," pungkasnya.
Tuntutan Warga Tanah Merah
Sebelumnya, warga Tanah Merah Plumpang, Jakarta Utara menyampaikan lima tuntutan atas kejadian kebakaran karena meledaknya depo Pertamina pada Jumat (3/3/2023) lalu. Kejadian ini membuat rumah warga hangus hingga 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka.
Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKMTB) Mohamad Huda mengatakan lima tuntutan ini merupakan aspirasi yang dikumpulkan setelah kejadian. Pertama, ia meminta agar pihak Pertamina memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk materi maupun imateril.
"Kedua, memberikan kompensasi terhadap korban yg meninggal Dunia," ujar Huda kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Selanjutnya, ia meminta segera dilakukannya rehabilitasi dan renovasi rumah warga yang hancur karena kebakaran. Keempat ia mendesak agar dilakukannya investigasi dan audit kepada pertamina.
"Karena ini murni kesalahan teknis yang dilakukan oleh internal Pertamina," ucapnya.
Terakhir, ia menentang opsi pemindahan warga Plumpang ke tempat lain. Pihaknya lebih memilih pemindahan depo Pertamina ke tempat yang aman.
"Kelima, merelokasi Depo Plumpang ke wilayah yang jauh dari permukiman warga karena sudah tidak layak Depo Plumpang berada di tengah kota dan pemukiman," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas