Tak Lelah Bersinergi Guna Mengawasi Inflasi, Mendagri Tito: Demi Rakyat Indonesia!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak lelah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/3/2023).

"Kita jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga terus tingkat inflasi kita, karena ini sekali lagi adalah hal yang sangat mendasar untuk bangsa kita, untuk rakyat kita," tegas Mendagri.

Baca Juga: Mendagri Tito: SDM Lebih Utama daripada SDA

Pasalnya, lanjut Mendagri, inflasi menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. "Agenda semua survei kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian rakyat pasti itu, kenaikan harga barang dan jasa, kedua adalah lapangan kerja, baru isu-isu lain," ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya mengendalikan inflasi serupa menjaga kesehatan yang perlu terus dirawat. Kesehatan baru dirasakan sebagai sesuatu yang berharga apabila terserang penyakit. Begitu pula dengan upaya pengendalian inflasi yang tidak boleh berhenti. Sebab, kata dia, apabila terjadi kenaikan inflasi yang tinggi, maka berdampak terhadap lonjakan harga barang dan jasa termasuk situasi politik dan keamanan.

"Oleh karena itu kita perlu memang merawatnya terus menerus, sama seperti kita merawat kesehatan," ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengungkapkan hasil monitoring inflasi di provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat sejumlah daerah yang inflasinya di bawah angka nasional 5,47 persen, di antaranya Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,43 persen, Kabupaten Mimika 5,37 persen, dan Kota Samarinda 4,91 persen.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi: KTP Itu Berbeda...

Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang inflasinya di atas rata-rata nasional, yakni Provinsi Lampung 6,52 persen, Kota Dumai 6,98 persen, dan Kabupaten Manokwari 6,83 persen. "Ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk Provinsi Papua Barat, karena biasanya Papua Barat ini selalu berada pada posisi yang baik, tapi kali ini Kabupaten Manokwari 6,83 persen, ada anomali ini, ada sesuatu pasti," tandasnya.