Paranoid Sama Menterinya Jokowi, Anies Baswedan Disoroti: Dia Terlalu Naif, Masyarakat Menjadi Panik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng keheranan dengan isu yang dihembuskan oleh Anies Baswedan.
Mantan menteri pendidikan tersebut mengaku ada yang ingin mengubah konstitusi dalam jajaran menterinya Joko Widodo alias Jokowi.
Baca Juga: Pidatonya Tak Mempromosikan Anies Baswedan, Kode AHY Ingin Kepastian: Dia Menunggu Kursi Cawapres...
Sontak hal tersebut mendapatkan sorotan tajam bahkan menimbulkan perdebatan, hal inilah yang ditanggapi Mekeng.
Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sepertinya tidak benar mengingat belum pernah ada usulan serius terkait hal tersebut.
Mantan gubernur tersebut menurutnya terlalu berlebihan, bahkan seperti meragukan komitmen dari menterinya Jokowi.
"Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur. Jadi kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Dilema Sengketa Plumpang, Opsi Relokasi dari Jokowi hingga IMB Kawasan dari Anies Baswedan
Mekeng memandang mekanisme mengubah konstitusi atau Pemilu tidak bisa dilakukan seenaknya atau asal-asalan. Perlu persetujuan antara DPR dan pemerintah.
"Kalau satunya enggak setuju, enggak bisa jalan," ujar Mekeng. Ia lantas meminta Anies yang kekenian telah didukung menjadi bakal capres di koalisi perubahan untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja enggak usah tuduh-tuduh yang enggak penting," ujar Mekeng.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Meski tidak menjadi pihak yang dituduh, Mekeng menegaskan Airlangga tidak pernah ada upaya sebagaimana yang dimaksud Anies dalam pernyataannya terkait menko.
"Enggak ada, enggak pernah ada. Kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai," ujar Mekeng.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar