Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PDIP Sambar Omongan Anies Soal Menko Mau Ubah Konstitusi: Itu Sih Mengada-ada!

        PDIP Sambar Omongan Anies Soal Menko Mau Ubah Konstitusi: Itu Sih Mengada-ada! Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestuwati mengkritik ucapan Anies Baswedan soal ada menteri koordinator yang hendak mengubah konstitusi. Menurut dia, pernyataan Anies mengada-ada.

        "Itu sih mengada-ada. Memang menko bisa mengubah konstisusi?" kata Sadarestuwati kepada wartawan, Jumat (17/3/2024).

        Baca Juga: Publik Bingung Menko Mana yang Mau Ubah Konstitusi, Jubir Luhut Langsung Respons Anies, Lihat Tuh!

        Menurut dia, Anies sebagai mantan menteri dan gubernur di DKI Jakarta seharusnya mengetahui mekanisme perubahan konstitusi.

        Karena itu, ia meminta Anies tidak membuat gaduh melalui pernyataannya yang menyinggung seorang menko ingin mengubah konstitusi.

        Sebut Ada Menko Niat Ubah Konstitusi

        Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.

        Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.

        "Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).

        Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.

        Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.

        Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.

        "Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.

        "Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998."

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: