Bisnis Thrifting Disebut Presiden Jokowi Dapat Membunuh UMKM, Adian Napitupulu: Data dari Mana?

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu heran dengan munculnya pernyataan yang menyebutkan jika bisnis pakaian impor bekas atau kekinian dikenal dengan istilah thrifting akan membunuh UMKM di dalam negeri.

Dia pun mempertanyakan data yang dipakai hingga membuat kesimpulan atas pernyataan tersebut. 

Data apa yang dipakai sehingga bisnis thrifting dianggap merugikan oleh pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor pakaian jadi dari negara China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.

Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Ungkap Keajaiban Umroh: Mereka Menggunakan Pakaian Persatuan dan Persamaan di Antara Saudara!

Andian mencontohkan di tahun 2019 impor pakaian jadi dari China 64.660 ton sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton. Dengan kata lain tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian China.

"Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM maka izin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu?," kata Adian kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Pada 2020 impor pakaian jadi dari China sebesar 51.790 ton sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen dari impor pakaian dari Cina. 

Tahun 2021 impor pakaian jadi dari China 57.110 ton sementara impor pakaian bekas sebesar hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Jika impor pakaian Jadi dari negara China mencapai 80 persen lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen.

Itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex dengan ribuan UMKM dan Pakaian Bekas Impor.

Baca Juga: Dukung Keputusan Presiden Jokowi, Gobel Desak Pemerintah Segera Hentikan Impor Pakaian Bekas

Ia mengatakan jika pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di Bea Cukai.

"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama sama jujur,"  tantangan Andian

"Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah daripada memperbaiki diri," pungkasnya.