Bukber Pejabat Dilarang Jokowi, Jubir Habib Rizieq Serukan Perlawanan Lagi: Kami Mengimbau Rakyat...
Kredit Foto: Twitter/Joko Widodo
Juru Bicara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar memberikan kritikan keras terkait larangan buka puasa bersama alias bukber untuk pejabat negara dari Joko Widodo alias Jokowi.
Dirinya mengatakan kegeramannya lewat sebuah kritikan pedas karena hal tersebut seperti pengekangan terhadap umat Islam.
Menurutnya, larangan tersebut bahkan sebuah perwujudan dari pemerintahan yang benar-benar memiliki Islamophobia.
Ia meyakini ada yang kepanasan dengan hingar bingar ramadan, terlebih bukber selalu dibarengi dengan kegiatan positif kepada masyarakat.
"Bisa-bisanya dengan tanpa rasa malu apalagi berdosa saat Bulan Ramadhan, saat umat Islam gembira ria merayakan semarak Ramadhan antara lain salah satunya dengan agenda silaturahim buka puasa bersama yang di dalamnya banyak kebaikan antara lain saling memberi makan minum orang berpuasa, saling berbagi pahala dan berkah di dalamnya, dan kemudian ditiadakan dengan alasan Covid-19," kata Aziz kepada Republika.co.id, Jumat (24/3/2023).
Aziz juga menyindir pemerintah yang justru tak melarang kegiatan dengan melibatkan banyak massa seperti konser Blackpink, pernikahan anak Presiden, dan G20.
Baca Juga: Masalah sama Israel Disoroti, Dubes Palestina Menitipkan Pesan Penting kepada Jokowi: Tolak Keras...
"Sebelumnya banyak tak terhitung acara konser musik nasional bahkan internasional besar-besaran, konsolidasi pilpres berbungkus acara-acara buang-buang anggaran di banyak tempat dan acara kerumunan dan penuh sesak manusia yang tidak pernah ada suara Covid-19 sama sekali," ujar eks petinggi FPI itu.
Oleh karena itu, Aziz mendesak pemerintah menghentikan sikap antikegiatan Ramadhan, termasuk bukber. Ia meyakini sikap itu tergolong sarat muatan diskriminatif dan diduga penuh kebencian terhadap Islam.
"Kami imbau segenap masyarakat untuk semarakkan Ramadhan 1444 Hijriyah dengan khusyuk dan penuh syiar kebaikan diantaranya kegiatan buka puasa bersama, bahkan sahur bersama sebagai ajang silaturahim dan berbagi pahala," ujar Aziz.
Baca Juga: Cuti Lebaran Dimajukan Jokowi, THR Ternyata Mengikuti: Kami Mengimbau, Berikan Lebih Awal!
Sebelumnya, arahan Presiden Jokowi tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.
Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu, pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan arahan tersebut diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Bagi aparatur sipil negara berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sesuai PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga larangan berbuka puasa bersama ini tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: