Pembentukan Pasar Kendaraan Listrik Tak Akan Tercipta Tanpa Dukungan Infrastruktur

Pengamat Ekonomi Energi Unversitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai upaya pemerintah untuk membentuk pasar kendaraan listrik tidak akan berjalan lancar bila tidak diimbangi dengan tersedianya infrastruktur. 

Seperti diketahui, pemerintah telah mendorong penciptaan ekosistem kendaraan listrik melalui penciptaan pasar dengan memberikan insentif kendaraan listrik yang berlaku pada 1 April 2023.

"Pemberian insentif itu tidak akan serta merta membentuk pasar kendaraan listrik tanpa diimbangi tersedianya (availabity) infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik. Infrastruktur harus merupakan bagian tidak terpisakah dari pembentukan ekosistem industri kendaraan listrik," ujar Fahmy dalam catatanya, Senin (10/4/2023).

Baca Juga: Indonesia Harus Punya Peran dalam Industri Kendaraan Listrik

Fahmy mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya penjual setrum harus mempunyai komitmen untuk mendukung kendaraan listrik di Indonesia. 

Di mana komitmen PLN itu tampaknya tidak diragukan dalam membangun infrastruktur, data menunjukkan bahwa infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang tersedia pada 2022 sudah mencapai 616 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 1.056 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), dan 6.705 Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU). 

Rencananya, pada 2023 akan terus dilakukan penambahan infrastruktur menjadi 750 unit SPKLU, 3.000 unit SPBKLU, dan 15.000 unit SPLU. 

"Selain infrastruktur, PLN juga harus berkomitmen secara istiqomah untuk menjalankan program migrasi dari penggunaan batu bara ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," ujarnya. 

Diharapkan ke depan akan tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu hingga hilir, sehingga bukan mustahil bagi Indonesia mencapai zero carbon pada 2060.