Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Siap-siap APBN Jadi Taruhan, Luhut Binsar Gagal Negosiasi Bunga Utang Kereta Cepat

        Siap-siap APBN Jadi Taruhan, Luhut Binsar Gagal Negosiasi Bunga Utang Kereta Cepat Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Menteri Koordinator Bidang maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terbaru menjelaskan jika pihak China meminta pembayaran utang tersebut dilakukan melalui APBN.

        Meskipun Luhut meminta agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

        Jika pembayaran hutang kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan melalui APBN, maka APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta-Bandung.

        Baca Juga: Luhut Binsar Gagal Nego Bunga Utang Kereta Cepat, Rocky Gerung: Kado Terindah dari Presiden Jokowi, Utang ke China…

        Luhut juga menjelaskan jika pihak China meminta pembayaran utang tersebut dilakukan melalui APBN meskipun Luhut meminta agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

        Jika pembayaran hutang kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan melalui APBN, maka APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta Bandung.

        “Jika dengan bunga 3.4 persen masih we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," kata Luhut.

        Menurut Luhut saat ini bunga pinjaman luar negeri mencapai 6 persen, jika kita dapat 3.4 persen berarti sudah cukup rendah.

        Berbeda dengan Luhut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky menjelaskan bahwa dalam catatan internasional bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu untuk duduk setara membahas dari awal perjanjian bisnis.

        “Ini tidak sesederhana seperti yang diucapkan oleh Pak Luhut, kita udah kalah gampangnya begitu dan sebetulnya dipermalukan, di mana China akhirnya mendekte dengan syarat-syaratnya sendiri, padahal di dalam perjanjian selalu prinsipnya komitmen bersama,” papar Rocky.

        Menurut Rocky bahwa pola ini terjadi di seluruh dunia bagaimana cara China memeras dan menjebak mitra bisnis mereka dengan memberikan klausul itu terakhir, padahal klausul seharusnya ada di depan saat melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama.

        Baca Juga: SPBE Kunci Semakin Optimalnya Kinerja Pemerintahan Jokowi, Menko Luhut: Ayo, Kita Sama-sama Bersatu!

        “Dalam perjanjian tersebut sekali lagi dengan gampang kita bisa melihat bahwa China memang berhasil mendikte Indonesia,” ungkap Rocky.

        “Proyek ini saat Pak Jokowi Lengser jadi kado terindah untuk bangsa ini dengan meninggalkan utang ke China,” tambah Rocky.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: