Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pasukan Khusus TNI Bisa Gugur di Tangan KKB, Harus Ada Evaluasi Agar Pasukan Siap Tempur

        Pasukan Khusus TNI Bisa Gugur di Tangan KKB, Harus Ada Evaluasi Agar Pasukan Siap Tempur Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Satu prajurit TNI dari Yonif 321/GT bernama Pratu Miftahul Arifin gugur akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (15/4) pukul 16.30 WIT. Pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan gugurnya anggota TNI di Papua akibat serangan KKB perlu menjadi perhatian dan evaluasi bagi TNI. 

        “SDM (sumber daya manusia) tempur TNI perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Seharusnya korban jiwa bisa diminimalisir jika personel TNI siap tempur, terlebih yang menjadi korban adalah pasukan khusus,” ucap Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu (16/4). 

        Baca Juga: Pencarian Pilot Susi Air Korbankan Nyawa Prajurit, Panglima TNI Kerahkan Bantuan Tempur Lawan KKB Habis-habisan!

        Simon menilai ada sistem yang tidak kuat dalam rekrutmen, penggemblengan, dan pembinaan personel. Pasalnya, menurutnya, kualitas personel merupakan cerminan kualitas dari proses. 

        “TNI juga harus mengevaluasi sistem komando di daerah yang rawan konflik. Ini menyangkut pemilihan personel berdasarkan kapabilitas, informasi intelijen, dukungan alutsista, dan sistem pengambilan keputusan dalam operasi,” ujar Simon. 

        Baca Juga: KKB Papua Kembali Memakan Korban, Ma'ruf Amin Minta TNI dan Polri Bertindak Tegas

        Simon mengatakan, sistem komando ini mencerminkan keseriusan TNI dalam mempersiapkan dirinya di medan yang memang sudah ketahuan tingkat kesulitannya.

        Dia menyarankan agar TNI tetap menjalankan profesionalitas dalam bertugas.

        “KST (Kelompok Separatis Teroris) di Papua haruslah ditanggulangi karena dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan negara,” kata Simon.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: