Upaya Mendorong Inklusi Keuangan Kalangan Perempuan

Pelaku usaha dari kalangan perempuan memiliki peran besar bagi perekonomian di Indonesia. Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan, 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan.

Sayangnya tingkat penjualan pelaku UMKM perempuan yang menggunakan e-commerce masih lebih rendah 22% dari pelaku usaha dari kalangan laki-laki.

"Meskipun banyak UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan, penelitian terbaru kami menunjukkan di antara pelaku UMKM yang menggunakan layanan e-commerce, tingkat penjualan rata-rata pelaku usaha perempuan lebih rendah," kata ungkap Vitasari Anggraeni, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking, dalam keterangan resmi Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP). 

Menurutnya, ketimpangan penjualan pelaku UMKM perempuan bisa diatasi dengan layanan keuangan digital berperspektif gender. Akses keuangan digital punya peran besar dalam meningkatkan penjualan pelaku UMKM perempuan. Karena itu layanan keuangan digital perlu dirancang dengan perspektif gender.

"Untuk itu, diperlukan kolaborasi multi-pihak, salah satunya melalui Koalisi IKDP yang beranggotakan para pembuat kebijakan, sektor swasta, dan lembaga masyarakat," ucap Vitasari.

Vitasari mengungkapkan, lebih dari 3 ribu perempuan bergabung ke inisiatif Koalisi IKDP. Oleh sebab itu, dibentuklah Koalisi IKDP yang beranggotakan Kementerian PPPA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Amartha, BRI, DANA, LinkAja, 6 organisasi masyarakat sipil, dan 9 mitra pembangunan serta lembaga riset termasuk Bank Dunia.

Dari Juli 2022 sampai April 2023, tercatat sudah 3 ribu perempuan bergabung ke inisiatif Koalisi IKDP. Lalu, ada lima program literasi keuangan digital dan pengembangan UMKM milik perempuan yang dilaksanakan Koalisi IKDP di Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Lombok.

Selain itu, ada enam kegiatan peningkatan kapasitas dan forum berbagi pengetahuan antar anggota koalisi. Tak lupa dengan enam diskusi advokasi kebijakan di tingkat nasional dan keikutsertaan dalam diskusi tingkat global.

Vitasari mengatakan, untuk mendorong inklusi keuangan di kalangan pengusaha perempuan, ada 4 pilar yang dibuat Koalisi IKDP; Pertama, akses teknologi, kepemilikan perangkat pintar untuk membantu menjalankan usaha, memanfaatkan teknologi, dan mengakses layanan keuangan.

Kedua, akses keterampilan, pelatihan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan keuangan digital perempuan.

Ketiga, akses ke layanan keuangan digital, memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dapat memahami dan menggunakan layanan keuangan digital, dengan merancang mekanisme perlindungan konsumen yang inklusif. 

”Dan keempat, data terpilah gender, memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dilihat, dikenali, dan dipahami melalui pengumpulan data dan metodologi pengukuran,” tutup Vitasari.