Ketum Parpol Pro Pemerintah Ngumpul Lagi di Istana, Ada yang 'Nyamber': Jangan Sampai Persekongkolan Istana Menjadikan Anies Tersangka KPK!

Pimpinan partai politik koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sorotan setelah intens bertemu jelang pemilu.

Pertemuan pertama di Kantor DPP PAN pada 2 April lalu. Kemudian dilanjutkan di Istana 2 Mei baru-baru ini di Istana.

Dalam pertemuan kedua itu hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Hanya saja yang menjadi sorotan, untuk kedua kalinya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak terlibat dalam pertemuan itu. Padahal NasDem merupakan parpol koalisi Jokowi.

Hal ini kemudian dikaitkan dengan langkah NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Baca Juga: Profesor Mantan Pendukung Jokowi: Yang Ingin Ambil Alih Demokrat Itu Bukan Moeldoko, Tapi Jokowi!

Menanggapi hal itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku curiga dengan persekongkolan Istana untuk membuat Anies ditersangkakan KPK

“Jangan sampai persekongkolan di Istana akan memproduksi Pak @aniesbaswedan sebagai tersangka KPK,” kata Andi Arief, Rabu, (3/5/2023).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan hasil pertemuan koalisi pemerintahan di Istana.

Zulhas mengatakan dalam pertemuan itu ditekankan suksesi kepemimpinan itu penting. Pemimpin yang baru perlu melanjutkan pembangunan.

“Agar jangan sampai kita punya pemimpin baru lagi, berubah lagi, nggak maju-maju. Apalagi sampai kayak negara lain ada yang terperangkap, misalnya elitnya itu bertengkar saling memenjarakan dan lain-lain. Itu tentu kita akan terperangkap menjadi negara berkembang yang middle income trap (jebakan kelas menengah) namanya,” jelas Menteri Perdagangan ini.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Lebih lanjut dia menyampaikan, perlu demokrasi yang mampu meletakkan dasar yang kuat agar tahun 2025-2038 generasi selanjutnya melanjutkan pembangunan yang sudah baik.

“Yang belum, tentu kita perbaiki sehingga tahun 2025-2038 kita bisa menjadi negara maju, punya pendapatan bisa 20 USD income per kapitanya,” ucapnya.

Pada intinya, koalisi pemerintahan diharapkan bersatu demi kemajuan Indonesia.

“Koalisi pemerintahan yang mengerti betul pembangunan yang sudah dikerjakan, diharapkan bisa bersatu dan kompetisinya juga kompetisi untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya. (selfi/fajar)