Republik & Demokrat Beda Pandang soal Regulasi Kripto, AS Terancam Ditinggal Perusahaan & Investor

Layanan investor dari lembaga pemeringkat kredit Moody's telah melaporkan bahwa tanpa dukungan dari anggota parlemen Amerika Serikat (AS) di kedua sisi lorong politik untuk undang-undang yang berfokus pada aset digital, investor dan perusahaan dapat beralih ke yurisdiksi ramah kripto lainnya.

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Rabu (21/6/2023), laporan 20 Juni yang dilakukan Moody’s menunjukkan perbedaan utama dalam cara Partai Demokrat dan Partai Republik menangani undang-undang yang berfokus pada kripto di AS, khususnya bahasa yang bersaing dalam rancangan-undang-undang (RUU) stablecoin dan RUU yang bertujuan menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk aset digital.

Laporan tersebut menunjukkan, banyak masalah di antara anggota parlemen menyangkut apakah regulasi stablecoin harus diawasi di tingkat federal atau negara bagian dan tentang menangani perlindungan konsumen setelah banyak perusahaan kripto bangkrut pada 2022.

Baca Juga: Binance Terapkan Node 'Lightning Network' untuk Tingkatkan Transaksi Bitcoin

“Meskipun ada kesepakatan tentang perlunya perlindungan konsumen dan kerangka kerja yang harmonis untuk aset digital, Demokrat dan Republik memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana mencapai tujuan ini,” kata laporan tersebut.

“Kegagalan untuk mencapai kesepakatan bipartisan dan untuk memajukan undang-undang khusus aset digital dapat membuat Amerika Serikat [...] secara komparatif kurang menarik bagi perusahaan dan investor, terutama dalam konteks yang banyak yurisdiksi lain bergerak maju dengan aturan yang komprehensif.”

Moody's menunjuk persaingan pandangan tentang aset digital antara Partai Republik, yang sering diwakili Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry, dan Partai Demokrat, yang sering diwakili anggota peringkat (ranking member) Maxine Waters.

Keduanya berbicara tentang keprihatinan mereka masing-masing pada sidang 13 Juni tentang masa depan aset digital, meskipun Moody's mengatakan pertemuan itu "mengungkapkan ketidaksepakatan politik yang lebih kuat" mengenai pengembangan kerangka kerja kripto.

“Beberapa [perwakilan dari partai] Demokrat mengungkapkan kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan mungkin memiliki implikasi yang merugikan bagi perlindungan konsumen dan pencegahan penipuan. [...] Jalan menuju kesepakatan bipartisan terlihat sangat tidak pasti, dan diharapkan lebih banyak perdebatan di Kongres.”

Banyak perusahaan kripto telah mengecam anggota parlemen AS karena kurangnya kejelasan peraturan dan menyarankan pindah ke luar negeri dapat menjadi kepentingan terbaik mereka.

Para eksekutif di Coinbase, yang saat ini berkantor pusat di AS dan menghadapi gugatan dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab pada Mei untuk mengeksplorasi penggunaan wilayah tersebut sebagai "pusat strategis" yang potensial.