Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Hasil Survei NPC, Prabowo Dianggap Penerus Program Jokowi

        Hasil Survei NPC, Prabowo Dianggap Penerus Program Jokowi Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Lembaga survei National Press Club (NPC) merilis hasil survei terbaru terkait sosok calon presiden (Capres) yang diinginkan masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Hasilnya, responden lebih menyukai Capres yang bisa melanjutkan program Presiden Jokowi.

        "Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap dapat melanjutkan program Jokowi ke depan," kata Direktur Eksekutif NPC, Winarko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/7).

        Tak hanya itu, Prabowo dinilai sebagai tokoh yang memiliki kemampuan dalam mengatasi persoalan negara. Hal itu ditandai dari kinerja Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

        "Bukti itu ditunjukan Prabowo sebagai Menhan Pak Jokowi," sambungnya.

        Lebih lanjut, penilaian masyarakat terhadap kandidat Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih diragukan. Karena keduanya terlihat sering memunculkan polemik dan pernyataan politik yang mengakibatkan perpecahan bangsa.

        "Kemudian, Ketum Golkar Airlangga Hartarto terlihat hanya masuk dalam urutan keempat, sehingga perlu adanya gerakan politik dan dukungan dari masyarakat karena popularitas yang masih minim," ucap Winarko.

        Sedangkan Prabowo menjadi kandidat Capres paling populer dengan angka 92,8 persen. Hal ini diiringi dengan tingkat akseptabilitas Prabowo yang ikut meninggi hingga 82,8 persen.

        "Sementara Ganjar Pranowo tingkat popularitasnya 67,6 persen dan akseptabilitasnya 47,7 persen. Kemudian Airlangga Hartarto popularitasnya dikisaran 42,1 persen dan akseptabilitasnya 64,7 perse. Terakhir Anies Baswedan tingkat popularitasnya 66,2 persen dan tingkat akseptabilitasnya 41,4 persen," pungkas Winarko.

        Adapun survei ini dilakukan pada 22 Juni hingga 2 Juli 2023 dengan mengambil data dari warga negara Indonesia yang sudah dan akan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, dengan jumlah sebanyak 2.100 responden dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

        Penarikan sample atau responden mengunakan metode multistage random sampling didasarkan pada DPT yang ditentukan KPU.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: