Sampaikan Pesan di Tanah Karadiri, Wapres Bawa Misi Papua Tengah untuk Semua

Sejak 25 Juli 2022, Kabupaten Nabire resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Letak geografis Kabupaten Nabire dipandang strategis sebab menjadi jalur lintas penghubung transportasi darat, laut, dan udara di tanah Papua.

Untuk itu, di kawasan pusat pemerintahan yang mengedepankan konsep pembangunan smart and green city ini, secara khusus Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin membawa misi "Papua Tengah untuk Semua" yang diharapkan dapat merangkul dan saling memadukan langkah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca Juga: Bangun Pusat Pemerintahan, Wapres Sampaikan Lima Pesan kepada Masyarakat Nabire

"Saya mengajak semua penduduk Papua Tengah untuk menyatukan hati, memadukan langkah, dan memperkuat strategi guna membawa kebaikan bersama, kemajuan bersama, dan kesejahteraan bersama. Jadikan Papua Tengah untuk Semua," ungkap Wapres dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Lebih lanjut, Wapres meminta agar momentum peletakan batu pertama ini dapat dijadikan sebagai komitmen untuk mempercepat perencanaan dan pembangunan kawasan pemerintahan di Papua Tengah guna memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "Wujudkan pemerintah yang senantiasa hadir dan layanilah masyarakat dengan penuh tanggung jawab," pintanya.

Selain itu, Wapres juga mengharapkan tidak hanya dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal, tetapi kawasan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat seni budaya, ruang terbuka hijau, olahraga, hingga interaksi sosial yang terjalin di tengah masyarakat.

"Saya minta kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Tengah tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan semata, tetapi juga fungsi pusat seni budaya, fungsi ruang terbuka hijau, fungsi keolahragaan, maupun fungsi interaksi sosial dari penduduk yang beragam di Papua Tengah," jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menekankan pentingnya memupuk kebersamaan di dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan untuk Papua yang lebih maju dan sejahtera. "Percepatan pembangunan Papua yang lebih baik akan lebih mudah terwujud jika kebersamaan terus dipupuk," lanjutnya.

Di sisi lain, Wapres juga meminta kepada para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan program kegiatan strategis yang dapat menjangkau masyarakat pelosok Papua Tengah. "Saya meminta kementerian, lembaga, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi," ujarnya.

"Pastikan agar implementasi agenda, program, dan kegiatan strategis dapat menyentuh masyarakat asli Papua di berbagai pelosok Papua Tengah," tambah Wapres.

Menutup arahannya, Wapres berpesan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua dapat menciptakan suasana inklusif, berkelanjutan, akuntabel, dan bebas dari aksi tindak pidana korupsi untuk makin mendorong pembangunan Papua yang kondusif.

Baca Juga: Melalui Pendidikan, Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Keterampilan Orang Asli Papua

"Mari ciptakan pembangunan di tanah Papua yang inklusif, berkelanjutan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi yang melukai hati rakyat," pungkas Wapres.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, melaporkan telah menyiapkan kawasan pusat pemerintahan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang mengatur empat tahapan pengadaan tanah, meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

"Tahap perencanaan sudah dilakukan studi kelayakan, pendataan awal, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan data ini sudah selesai 100%. Kami masuk pada tahap persiapan, konsultasi publik, rencana pembangunan kantor," jelas Ribka.