Dukung Produk Lokal dari UMKM, Sri Mulyani Siapkan Belanja APBN Rp250 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendorong peningkatan realisasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk produk UMKM mencapai Rp250 triliun. 

"Pemerintah mendorong peningkatan realisasi belanja yang ditunjukkan kepada produk usaha mikro kecil menengah dan juga artisan sebesar Rp250 triliun," tegas Sri Mulyani, dalam Pembukaan Business Matching Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Kebut Target Belanja APBN untuk Produk Lokal, Bisa Tembus Rp1.112 Triliun!

Sri Mulyani menilai dukungan APBN bagi UMKM di Indonesia sangat berarti. Pasalnya, masih banyak UMKM yang harus bangkit pascapandemi Covid-19.

"Di dalam APBN dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti, karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun mengalami dampak yang tidak mudah alami peningkatan," katanya. 

Dia lalu menekankan, pemerintah akan terus mendukung berbagai aktivitas dengan menggunakan APBN, sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk dalam negeri.

Salah satu langkahnya yakni melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan rencana umum pengadaan sebesar Rp1.112,45 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan.

"Jumlah yang tadi disampaikan adalah untuk keseluruhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang akan ditargetkan adalah Rp1.112,48 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan," tuturnya.

Sementara, untuk saat ini, produk yang sudah direalisasi adalah sebesar Rp387,8 triliun yang terdiri dari 768 ribu paket.

"Ini artinya masih banyak sekali belanja APBN yang dapat dioptimalkan dalam sisa kurun waktu 6 bulan, dalam rangka perkuatan perekonomian Indonesia," kata dia.

Baca Juga: Melejit! Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Sudah Tembus Rp427 Miliar, Begini Kata Sri Mulyani

Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong transaksi melalui e-Katalog yang diharapkan dapat mencapai nilai transaksi senilai Rp500 triliun, yang hingga kini baru tercapai Rp117,3 triliun.

"Dari sisi e-katalog juga ditargetkan Rp500 triliun dan terutama untuk UMKM. Tadi juga diharapkan akan mampu memanfaatkan e-katalog dan mampu bersaing secara sehat mungkin," jelasnya.