Internal PPP Bantah Pernyataan Wakil Ketua Umumnya: Kami Menyayangkan...

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengembuskan pernyataan adanya diskursus yang muncul di internal partai. Arsul menyebut, diskursus itu merespons kemungkinan tidak dipilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

Pernyataan itu pun dibantah oleh Juru Bicara PPP, Usman M Tokan. Dia mengaku, DPP PPP langsung menggelar pertemuan dadakan dengan seluruh ketua DPW PPP di Indonesia.

Baca Juga: Tak Hanya Ganjar Pranowo, Internal PPP Juga Dukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto

Tokan menegaskan, pertemuan itu menyimpulkan bahwa seluruh struktur partai tegak lurus dengan jalan yang diambil Plt. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. Tokan juga menyebut, seluruh pimpinan wilayah akan komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Seluruh pimpinan wilayah menyatakan taat dan patuh serta tegak lurus dengan Plt. Ketum dan tetap komitmen memperjuangkan keputusan Rapimnas," kata Tokan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/8/2023).

Tokan juga menyebut, para pimpinan wilayah PPP meminta Mardiono mengambil langkah strategis sebagai upaya meredam pernyataan kader yang bersifat kontradiktif dengan kebijakan partai. Tokan menilai, pernyataan Arsul Sani merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili PPP. Sebagai salah satu figur yang diberi kepercayaan partai, kata Tokan, mestinya Arsul Sani paham dengan mekanisme PPP.

"Kami sangat menyayangkan sikap dan pernyataan seorang Mas Asrul yang sudah diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Wakil Ketua MPR RI, kedua jabatan itu adalah penghargaan partai kepada beliau dan seharusnya memahami betul mekanisme yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan," katanya.

"Beliau adalah pakarnya hukum, kok bisa bicara sudah melampaui kewenangannya melebihi AD/ART, seharusnya beliau tawadhu," tambahnya. 

Tokan juga menyebut, Arsul Sani sudah tidak pernah hadir dalam rapat-rapat DPP PPP. Dia meminta Arsul Sani untuk tabayyun dan mengikuti perkembangan internal partai.

Dia juga menegaskan, PPP tetap konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat Rapimnas yang memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara, pada Rapimnas berikutnya, kata Tokan, menetapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, sebagai Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

"Plt. Ketua Umum untuk memperjuangkan serta melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan khususnya kepada Ibu Megawati. Perjuangan ini masih terus dilakukan sampai ada keputusan yang diambil PDI Perjuangan, syukur-syukur kalau PPP diajak bicara dalam menetapkan calon wapres mas Ganjar," paparnya.

Diskursus dan Kader Dukung Anies Hingga Prabowo

Sebelumnya, Arsul Sani mengakui muncul diskursus di internal partainya. Diskursus tersebut mengacu pada langkah PPP seandainya Sandiaga Uno tidak terpilih sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu? Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang," kata Arsul saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Baca Juga: PPP Mulai Meraba Langkah Jika Sandiaga Uno Tak Dipilih Ganjar Pranowo

Dia juga menyebut, kader PPP melihat mengecilnya peluang Sandiaga Uno dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu juga yang membuat partainya mulai mempertanyakan langkah politik PPP jika usulannya tidak diterima. "Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih," katanya.

Arsul mengakui, dalam internal partainya masih banyak ditemui kader yang juga mendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

"Bahwa di PPP itu, jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," paparnya.

Dia pun menyebut, PPP memiliki mekanisme yang berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PPP, kata Arsul, tidak bisa meminta kadernya untuk tegak lurus dengan keputusan partai.

"Tidak bisa partai ini dikomando, misal 'eh kau harus tegak lurus nggak boleh tengok kanan tengok kiri'. Nggak bisa kalau di PPP. Itu mau dibilang kelemahan ya boleh saja kelemahan," tandasnya.