Menerka 'Arahan Pak Lurah' di Pidato Jokowi, Ada yang Bilang Lagi Coba Mengayun

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam mengomentari curhatan Presiden Jokowi di Pidato Kenegaraan soal isu 'arahan Pak Lurah.

Berikut catatan dari Umam terkait pidato tersebut.

"Kesempatan pidato kenegaraan Presiden Jokowi jelang puncak peringatan kemerdekaan RI ke-78 langsung dibuka dengan Curhat tentang isu-isu yang berkembang tentang “arahan Pak Lurah”.

Statemen Presiden Jokowi itu tentu positif untuk mengklarifikasi tudingan sejumlah kalangan yang menilai presiden berpihak pada salah satu Capres tertentu.

Klarifikasi presiden itu juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada politisasi kekuasaan negara jelang Pemilu 2024 mendatang.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga hendaknya tidak menutup mata dan bersikap naif, di mana ada elemen-elemen politik di lingkaran Istana Presiden, yang mencoba menggunakan narasi “arahan Pak Lurah” untuk melakukan baku atur terkait skema koalisi Pilpres ke depan.

Bahkan, tangan-tangan kekuasaan yang tidak terlihat (the invisible hand) itu diyakini sejumlah pihak memiliki kuasa untuk memanfaatkan instrumen politik dan penegakan hukum yang seolah menyandera kedaulatan partai-partai yang ada.

Karena itu, Presiden Jokowi hendaknya lebih sensitif terhadap praktik-praktik semacam itu, yang berkembang di sekitar lingkaran kekuasaannya.

Curhat Jokowi itu bisa saja dilakukan untuk strategi politik agar dirinya tidak mendapatkan serangan politik dari PDIP, selaku partai asalnya.

Sebab, konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra, daripada Ganjar Pranowo dari PDIP.

Hal itu diindikasikan oleh semakin banyak sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo, mulai dari jaringan relawan yang tergabung dalam Musra, partai politik non-Senayan seperti PSI, hingga partai politik Senayan seperti Golkar dan PAN yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Jokowi untuk menentukan skema koalisi.

Indikasi serangan PDIP terhadap Jokowi belakangan ini semakin kuat. Hal itu ditunjukkan oleh sikap kritis Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto yang menuding proyek Food Estate pemerintahan Jokowi sebagai kejahatan lingkungan.

Putra Jokowi Gibran yang juga Wali Kota Surakarta dari PDIP ternyata tidak diundang dalam konsolidasi para Kepala Daerah dari PDIP Jateng pada 15 Agustus 2023.

Karena itu, Jokowi tampaknya mencoba untuk mengayun, supaya tidak mendapatkan serangan keras dari partai yang membesarkannya.

Ke depan, jika Jokowi merasa tidak siap berhadap-hadapan dengan Megawati dan PDIP, bisa jadi Jokowi akan menyatakan sikap dan dukungannya kepada Ganjar, namun seluruh sel-sel politik pendukungnya dibiarkan dan diarahkan untuk menyukseskan pencapresan Prabowo Subianto.