Sentil 'Visi Besar Tanpa Tolok Ukur Hanya Jadi Jargon Politik', Demokrat Balas Jokowi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, turut mengomentari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV MPR, DPR, DPD RI pada Jumat (18/8/2023).

Dalam sambutannya, Jokowi meminta agar visi besar yang ditawarkan pada rakyat tidak berakhir sebagai jargon politik semata. Jokowi menilai, visi besar yang berakhir sebagai jargon politik sering kali tidak terwujud pada saat pengimplementasiannya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Visi Besar Sering Kali Berakhir sebagai Jargon Politik: Biasanya Tak Terwujud

Hinca menyebut, Jokowi tengah mengoreksi nawacita yang telah dibuatnya sendiri di dua periode kepemimpinan. Dia juga menyebut, nawacita yang dicanangkan Jokowi sama tidak terukurnya.

"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tapi juga sekaligus kritik kepada beliau. Saya membaca nawacita yang dibawanya sejak awal dulu, itu nggak terukur," kata Hinca saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

"Jadi kalau saya jemput jalan pikirannya Pak Jokowi tadi itu ternyata mengoreksi sendiri nawacitanya itu. Itu fair karena nawacita dibuat sebelum dijalankan. Setelah dijalankan kita baru menyadari, ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu," tambahnya.

Atas dasar itu pula, kata Hinca, Partai Demokrat mengusung tema Perubahan dan Perbaikan. Hinca menilai, tema Perubahan dan Perbaikan yang diusung partainya sejalan dengan cara pandang Jokowi terkait visi besar yang berakhir sebagai jargon politik.

"Ini konteksnya. Karena itu kalau adinda tanyakan, Anda bagaimana nanti Demokrat? Kami mengusung capres dan cawapres itu clear itu. Dengan menjemput pikiran Pak Jokowi itu nyambung, linier tadi. Harus kita lakukan perubahan dan perbaikan terhadap bangsa negara ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Hinca menyebut, pidato Jokowi juga menjadi koreksi bagi kandidat capres di Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, program kerja yang disusun kandidat capres jangan digaungkan pada saat kampanye jelang pemungutan suara, tetapi juga mesti diimplementasikan dengan tolok ukur yang ada.

"Siapa pun calon presiden yang akan datang, catatan ini menjadi pelajaran di kita, jangan cuma jargon politik sehingga nawacita akhirnya kita baca hanya sebagai jargon politik karena nggak ada ukurannya," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi menilai bahwa visi besar bagi pembangunan Indonesia jangan hanya sebatas jargon politik semata. Dia menilai, visi besar itu sering kali berakhir sebagai bahasa-bahasa kiasan.

Baca Juga: Belum Apa-Apa Sudah Ditolak Wasekjen Demokrat, Yenny Wahid Balas Menohok: Pas Bosmu Butuh Dukungan, Saya Emoh Lho!

"Visi besar itu jangan hanya sampai jargon politik, jangan hanya bahasa-bahasa normatif saja, bahasa yang indah-indah saja yang enak didengarkan, jangan juga yang hanya di awang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas tolok ukurnya," kata Jokowi dalam pidatonya di Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV MPR, DPR, DPD RI pada Jumat (18/8/2023).

Dia juga menuturkan, sering kali pihak tertentu menggaungkan terkait pembangunan yang adil dan makmur. Meski demikian, Jokowi menilai bahwa visi pembangunan tersebut sering kali tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

Jokowi menilai, visi besar tanpa tolok ukur sering kali hanya menjadi jargon politik yang digaungkan dalam kampanye politik. Bahkan, dia juga menyebut visi tersebut tak akan terwujud tanpa tolok ukur yang jelas.

"Visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," tandasnya.