Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyampaikan pembangunan rumah hijau itu selaras dengan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan.
Baca Juga: Banyak Milenial Belum Punya Rumah, BTN Optimis Bisnis Properti Makin Moncer
"Khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung," kata Herry, dalam Seminar on Enery Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout Asean Countries, Selasa (22/8/2023).
Pasalnya, kata Herry, berdasarkan Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5% secara tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
"(Untuk itu) Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," ujarnya.
Dia menjelaskan program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all. Sehingga, kata dia, pemerintah perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah.
"Untuk menuju ke perumahan ya efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam Pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing," ucap dia.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Pembangunan IKN Nusantara Kesempatan Indonesia untuk Bangun Kota Modern
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan di tahun 2023 ini yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kemenkeu, dan Kementerian PUPR.
Sementara itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: