Ngeri Dunia Sekarat, Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin Ajak ASEAN Perluas Dana Patungan Pandemi

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) bersama Menkeu dan Menkes se-ASEAN sepakat untuk memperluas pemanfaatan dana patungan The Covid-19 ASEAN Response Fund.

Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam forum ASEAN Finance-Health Ministers Meeting (AFHMM) yang selanjutnya akan dilaporkan di KTT ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023 mendatang.

Baca Juga: Di Sela Agenda ASEAN, Sri Mulyani Temui Wakil Rakyat Bahas Pertanggungjawaban APBN 2022

"Dana ini sudah dinilai ulang, dan dari penilaian tersebut, disebutkan bahwa dana ini perlu menjadi lebih fleksibel agar semua pihak dapat menggunakannya untuk kesehatan publik dan penyakit menular lainnya yang mungkin muncul," ujar Sri Mulyani, dalam Joint Press Statement AFHMM di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sri Mulyani menegaskan, dengan memperluas dana patungan yang sebelumnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 itu, dia berharap negara-negara ASEAN lebih cepat merespons pandemi lainnya yang mungkin saja akan terjadi di masa depan. 

"Pada akhirnya ini dapat meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas respons terhadap tantangan kesehatan dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh pandemi lain di masa yang akan datang," ujarnya.

Senada dengan Sri Mulyani, BGS menyebut kesepakatan itu sangat penting untuk mempersiapkan keadaan darurat kesehatan berikutnya setelah pandemi Covid-19 sebelumnya yang menyebabkan banyak kemunduran dalam indikator kesehatan Kawasan. 

Dia menerangkan persiapan keadaan darurat ini nantinya akan berpusat pada pendekatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR). Dengan demikian, penguatan ketahanan kesehatan kawasan akan difokuskan pada upaya pencegahan dibandingkan kapasitas respons. 

"Pencegahan ini sangat dibutuhkan untuk meredam dampak yang lebih besar dan luas. Belajar dari COVID-19, pandemi telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit terutama di sektor kesehatan dan ekonomi," katanya, dikutip dari keterangan resmi.

Hal lainnya, kata BGS, pandemi juga memiliki siklus yang sangat panjang, puluhan bahkan ratusan tahun. Siklus panjang ini tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar, yang mana setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Karenanya diperlukan pembiayaan inovatif untuk mengisi kesenjangan.

Baca Juga: Menuju KTT ASEAN, Sri Mulyani Ungkap 5 Hasil Rapat Menkeu dan Menkes Se-ASEAN

"Celah yang besar ini direspons dengan menginisiasi pembentukan Dana Respons COVID-19 ASEAN, tak lama setelah pandemi terjadi. Dana tersebut memberikan dukungan pembiayaan kepada Negara Anggota ASEAN dalam deteksi, pengendalian, dan pencegahan penularan COVID-19," jelasnya.

Selain itu, kata dia, dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keselamatan profesional medis, petugas kesehatan, pekerja garis depan, dan populasi yang lebih luas dari Negara Anggota ASEAN.