Pemerintah Jokowi Dituntut Segera Kendalikan Harga Beras

Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menyoroti soal melambungnya harga beras di pasaran yang membuat rakyat mulai menjerit.

Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan program Food Estate yang disebut-sebut bisa jadi solusi masalah pangan di Indonesia juga tak efektif.

Baca Juga: Harga Beras Masih Tinggi, Kemana Solusi Masalah Pangan Jokowi?

“Pemerintah tidak berdaya mengelola dan mengendalikan pasar yang mengakibatkan petani tetap miskin. Saat panen tiba, harga gabah turun, sementara biaya produksi tinggi. Sementara saat paceklik harga beras tinggi, daya beli petani rendah. Akhirnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian, beralih profesi, membiarkan lahan-lahan pertaniannya tidak diurus,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (15/9/23).

“Sementara itu lahan- lahan BUMN, meski banyak yang tidak produktif, tetapi tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sawah karena belum ada penugasan negara. Maka kejadian serupa akan terus berulang karena pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam sistem pengendalian pangan nasional,” tambahnya.

Berikut sikap KORNAS yang mendesak pemerintah segera mencarikan solusi atas permasalahan harga beras yang naik.

Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Baca Juga: RI Punya Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar, Jokowi: Negara Lain Bakal Bergantung

Pertama, bahwa pemerintah diminta segera menjamin ketersediaan beras dan bahan makanan pokok lainnya dengan harga yang terkendali dan terjangkau. Pemerintah harus tegas menindak para pelaku tindakan ilegal dan para spekulan yang membuat harga beras melambung.

Kedua, bahwa pemerintah harus segera menyusun rencana strategi pertanian nasional yang memastikan seluruh petani hidup sejahtera dengan tetap menjadi petani. Aktivasi UU Perlindungan lahan pertanian di seluruh wilayah harus dilakukan.

Ketiga, bahwa pemerintah harus menghentikan program berasnisasi, menjadikan beras sebagai makanan pokok seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mendorong rakyat kembali kepada makanan pokok khas daerah masing-masing baik itu sagu, jagung, tiwul, ubi atau sumber karbohidrat lainnya.

Baca Juga: Blusukan ke Pasar Bareng Jokowi, Zulhas: Harga Beras Turun, Stok Aman sampai Januari 2024

Keempat, bahwa pemerintah diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas yang mengakibatkan hancurnya hutan. Pemanfaatan kayu dan kekayaan alam di hutan tidak sebanding dengan kontribusi kepada negara dan kerusakan alam yang diakibatkan. Konversi hutan heterogen menjadi hutan homogen harus dihentikan.

Kelima, bahwa pemerintah harus segera memberi penugasan baru kepada BUMN yang memiliki lahan untuk menanam makanan pokok berupa padi, ubi, jagung, tiwul, dan sagu. Negara harus memberi jaminan terhadap ketersediaan bahan makanan pokok sepanjang waktu dengan harga yang stabil dan terjangkau masyarakat.

Baca Juga: Visi Keberlanjutan Akan Diminati, Efek Rakyat Indonesia Puas Terhadap Kinerja Jokowi

Kornas akan terus konsisten mengingatkan pemerintah dan seluruh komponen bangsa agar bersama- sama mewujudkan kedaulatan pangan.