Lobi Investor Asing, Sri Mulyani Butuh Dana Rp3.500 Triliun untuk Transisi Energi RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyuarakan tentang perlunya dunia untuk mendukung proses transisi menuju energi bersih. Hal ini dia sampaikan pada agenda Berlin Global Dialogue (BGD) di Jerman.

Di depan para pemimpin negara, pebisnis dan akademisi dunia, Sri Mulyani menekankan tentang isu energi dan perubahan iklim serta peluang pembiayaannya. 

“Indonesia tengah melakukan berbagai upaya konkret untuk mewujudkan transisi energi yang mungkin belum sempurna, tetapi setidaknya kita terus mencoba, dan bisa belajar dari apa yang telah kita lakukan,” tegasnya, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (29/9/2023).

Baca Juga: Di Depan Pemimpin Dunia, Sri Mulyani Pamer Ambisi RI Gencarkan Transisi Energi

Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih.

"Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar US$246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi," katanya.

Sri Mulyani menegaskan, saat ini Pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada 26 September 2023 lalu. 

Dia menegaskan, proses transisi energi hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju.

"Untuk itu, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan," ujarnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam kancah global, khususnya Forum G20 tahun lalu, Indonesia telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia. 

Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah mengeluarkan ASEAN Green Taxonomy versi 2, yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau.

Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar US$500 juta dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar belum dapat direalisasikan sepenuhnya. 

Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi model bagi keberhasilan proses transisi energi hijau secara global, dan diperlukan dukungan dari pemerintah, internasional, serta swasta.

Baca Juga: Pulang dari Mesir, Sri Mulyani Bawa Oleh-oleh US$870 untuk Transisi Energi RI