Waspadai Perubahan Iklim, Wakil Sri Mulyani: Negara Rawat Bumi Pakai Uang Rakyat

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah peduli dengan lingkungan. Dengan tujuan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola keuangan negara harus memikirkan peran APBN untuk merawat bumi.

“Maka itu kita memang harusnya berpikir kalau misalkan kita punya mengumpulkan uang negara kita, kumpulkan uang pajak kita, kumpulkan uang penerimaan dari kepabeanan cukai, penerimaan bukan pajak, itu kan uang negara yang kita kumpulkan dari rakyat. Kalau kita mengumpulkan itu, terus kemudian kita pakai buat apa? Berapa yang kita pakai buat merawat bumi kita?,” ungkap Suahasil, Senin (16/10/2023).

Baca Juga: Staf Ahli Kemenkeu Sebut Perang Israel-Palestina, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Ada pun hal tersebut dia sampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Oeang ke-77 Tahun 2023, pada Seminar Kemenkeu Peduli Bumi, di Aula Mezanine Gedung Juanda I, Jakarta. 

Wakil Sri Mulyani itu melanjutkan, instrumen APBN telah dipakai untuk merawat bumi atau terkait dengan isu perubahan iklim. 

Dari sisi belanja negara, Pemerintah telah melakukan kebijakan penandaan anggaran/budget tagging di Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ini dilakukan sejak tahun 2016.

Kemudian dari sisi pembiayaan, Pemerintah berinovasi dengan menerbitkan green sukuk sejak tahun 2018. Pembiayaan yang didapat ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang ramah lingkungan.

Baca Juga: Sri Mulyani Curhat ke WTO: Dominasi E-Commerce Jadi Tantangan UMKM Indonesia

“Kalau kita akan melakukan pembiayaan untuk keperluan green mesti ditunjukin yang mana green-nya Indonesia. Mesti ditunjukkan yang mana proyek yang mau dibiayai,” jelasnya.

Sementara, di sisi penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak dibebankan untuk kegiatan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Mulai tahun 2021, Pemerintah juga merumuskan pajak karbon sebagai satu instrumen penerimaan yang dipakai untuk menumbuhkan pasar karbon di Indonesia.

Baca Juga: Tensi Geopolitik Meningkat, Sri Mulyani Beberkan Indonesia Justru Punya Posisi Startegis

“Kita baru mengakui bahwa karbon itu ada nilai ekonominya. Dengan adanya nilai ekonomi berarti diakui ada harganya, bisa dijual, bisa dibeli, bisa diperdagangkan. Kenapa jadi penting? Ini menjadi penting karena ini fundamental sekali untuk pengelolaan lingkungan hidup kita,” tandasnya.

Kepedulian terhadap merawat bumi juga ditunjukkan di lingkungan Kemenkeu. Kemenkeu mendukung tercapainya net zero emission tahun 2060 untuk mewujudkan ekonomi digital ramah lingkungan, salah satunya melalui program eco-office yang mewujudkan kantor ramah lingkungan. 

Selain itu Kemenkeu mendorong aktivitas kerja tidak hanya berorientasi kepada kinerja, tetapi juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja melalui perubahan perilaku sehari-hari seluruh pegawai.

Baca Juga: Sri Mulyani: Seluruh Negara Anggota OECD Dukung Penuh Proses Aksesi Indonesia

Kemenkeu juga mendorong terciptanya budaya kerja yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja melalui tindakan nyata berupa pengurangan sampah plastik dan kertas, penghematan sumber daya listrik dan air, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kerja, melakukan pengelolaan sampah, serta memperhatikan prinsip green building dalam penerapan perancangan bangunan.