Kuatkan Digitalisasi, Pemprov Jabar Bakal Terapkan Kartu Kredit Indonesia

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI).

KKI merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah. KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Pemprov Gulirkan Jabar Anteng

Selain itu, penggunaan KKI turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

"Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea kepada wartawan di Bandung, Jumat (17/11/2023) 

Berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jawa Barat berada pada kategori Digital dengan indeks ETPD sebesar 97,9%, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat berada pada kategori digital.

Untuk itu, dalam rangka mendorong ETPD,  Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Barat menyelenggarakan High level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD se-Jawa Barat. 

Baca Juga: 2,2 Juta UMKM Jabar Bakal Terdaftar NIB Hingga Akhir Tahun 2023

Kegiatan mengangkat tema “Perkuat Digitalisasi Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital”.  

Sejalan dengan tema yang diusung, HLM mengangkat 2 (dua) topik utama yaitu: (1) implementasi penggunaan KKI, dan (2) Evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Championship TP2DD. 

Erwin , menyampaikan bahwa forum HLM TP2DD menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan ETPD di Jawa Barat. Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat. 

Baca Juga: APBD Jabar 2024 Capai Rp36,79 Triliun

"Pada hari ini juga telah ditandatangani Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Bank BJB sebagai Bank RKUD," jelasnya 

Adapun, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Puji Gunawan, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang senantiasa berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi. 

"Jawa Barat selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa launching penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Barat yang semakin kuat. 

Baca Juga: Bey Machmudin Optimis Integrasi Data Akan Tingkatkan Penerimaan Pajak di Jabar

"Ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang baru," pungkasnya.