Sebelumnya Tak Pernah Terjadi, Anies Baswedan: Baru Pilpres Kali Ini Netralitas Pemerintah Dipersoalkan

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung suara yang mempertanyakan netralitas dan isu kecurangan di Pemilu 2024.

Hal ini Anies sampaikan saat jadi pembicara di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (18/11/23).

Menurut Anies, selama berjalannya pemilihan presiden langsung di Indonesia, baru kali ini persoalan netralitas pemerintah disuarakan masyarakat.

“Ingatkah bapak-ibu menjelang pemilu ada keramaian soal netralitas dan ada keramaian akan kekhawatiran tentang kecurangan?” tanya Anies.

Baca Juga: Rocky Gerung Tantang Batalkan UU ITE, Begini Jawaban Tak Terduga Anies Baswedan!

“Baru kali ini menjelang pemilu kita semua memikirkan sal netralitas dan memikirkan tentang kecurangan,” tambahnya.

Anies menegaskan hal ini bisa terjadi karena masyarakat menemukan adanya ketidakberesan sehingga memunculkan ketidakpercayaan.

Menurut Anies, dalam bernegara di mana pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk membuat dan menjalakan regulasi serta aturan, maka semua pihak termasuk pemerintah sendiri harus menaatinya.

“Kesepakatan tentang demokrasi dan prosesnya dihormati dan rakyat akhirnya mempercayai sistem karena aturan main dilaksanakan dan aturan main dijunjung tinggi. Tapi ketika aturan main mulai diotak-atik diubah sesuai kepentingannya maka rakyat akan alami penurunan kepercayaan pada sistem,” jelasnya.

Isu Netralitas di Pilpres 2024

Resminya Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 memunculkan isu netralitas pemerintah di 2024. Bukannya tanpa alasan, proses Gibran yang dianggap instan di mana sebelumnya sang paman Anwar Usman yang merupakan mantan Ketua MK dinilai meloloskan sang keponakan lewat putusan batas usia minimal capres-cawapres.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkapkan pihaknya mulai merasakan tekanan dari kekuasaan menjelang Pilpres 2024.

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/23).

Di sisi lain, ditemukan Pakta Integritas PJ Bupati Sorong di mana ada kesepakatan dengan salah satu lembaga tinggi negara untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Berikut isi pakta integritas tersebut:

Baca Juga: Anies Baswedan Sampaikan Kritik Tajam Soal Infrastruktur: Pembangunan Itu Soal Manusia!

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.
2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.