Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tangani Misinfomasi Data di Masa Kampanye, Pemerintah Luncurkan Media Center Indonesia Maju

        Tangani Misinfomasi Data di Masa Kampanye, Pemerintah Luncurkan Media Center Indonesia Maju Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meresmikan Media Center Indonesia Maju di kawasan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada (4/12/2023).

        Adapun media center itu diresmikan sebagai tempat menelaah informasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait proses pembangunan negara menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 mendatang.

        Bahlil juga menuturkan, nama Indonesia Maju diambil berdasarkan nama kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kabinet Indonesia Maju. Dia pun membantah nama Indonesia Maju diambil dari koalisi pasangan calon tertentu.

        Baca Juga: BKPM akan Tindak Tegas Investor yang Melanggar Aturan Investasi

        Bahlil menyebut, dibangunnya Media Center Indonesia Maju juga untuk mengklarifikasi banyaknya informasi liar yang menyudutkan pemerintah di masa kampanye. Dia menilai, berdirinya media center itu penting untuk mengawal percepatan pembangunan negara.

        "Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan, memberi informasi, ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan, ataupun plesetan data," kata Bahlil dalam konferensi persnya di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Senin (4/12/2023).

        Untuk menghindari misinfomasi data pembangunan di masa kampanye, Bahlil mengaku pemerintah akan menyediakan forum diskusi di Media Center Indonesia Maju. Dia juga menyebut, narasumber dalam diskusi akan diisi sesuai isu di kementerian terkait.

        Dia pun memberikan contoh terkait isu yang belakangan beredar, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang beberapa kali disinggung salah satu paslon. Bahlil mengaku akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengklarifikasi hal tersebut.

        Baca Juga: APINDO Jabar: SK Upah Buruh Sesuai Aturan, Dukung Sektor Usaha dan Investasi

        "Nanti kita hadirkan Kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan. Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga," jelasnya.

        Lebih jauh, Bahlil pun mengaku memiliki kepentingan dalam menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target yang telah dicanangkan pemerintah. Untuk itu, informasi valid dibutuhkan untuk menghindari ketidakpercayaan investor pada Indonesia.

        "Kalau tidak begitu, informasi-informasi yang tidak valid itu terjadi dan pada akhirnya melahirkan ketidakkepercayaan investor kepada bangsa kita. Ini sebenernya tujuannya," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: