Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sepakat! Cak Imin Sebut Bansos Lebih Baik Ditunda: Supaya Tidak Ditunggangi

        Sepakat! Cak Imin Sebut Bansos Lebih Baik Ditunda: Supaya Tidak Ditunggangi Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui usul penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) selama masa Pemilu 2024. Penundaan itu dinilai perlu untuk menghindari politisasi bansos di masa kampanye.

        "Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu (selesai)," kata Cak Imin kepada Warta di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

        "Jangan salah paham ini hanya penundaan waktu. Supaya apa? Supaya tidak ditumpangi," tambahnya. 

        Meski begitu, Cak Imin menilai bansos tetap boleh didistribusikan. Akan tetapi, pemerintah mesti memastikan bahwa bansos tidak memuat kepentingan politik pasangan calon tertentu.

        "Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon," jelasnya.

        Baca Juga: Cak Imin Keberatan MNC Grup Jadi Media Penyiaran Debat Capres

        Dia juga menegaskan, Bansos pemerintah berasal dari uang rakyat bukan dari perorangan termasuk presiden. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah menjamin bansos tidak ditunggangi kepentingan politik. 

        "Bansos ini uang rakyat, ya bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang apalagi uang calon presiden," tegasnya. 

        "Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR jadi uang bansos adalah uang apbn bukan punya seseorang," pungkasnya. 

        Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menilai pemberian bansos di masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan. 

        Baca Juga: Puluhan Advokat Desak Bawaslu Tak Diskriminatif Tangani Pengaduan Pelanggaran

        "Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

        "Mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini, tapi saya ingin demi jamin fairness ini kita pertimbangkan," tandasnya. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: