Jokowi Kena Semprot Civitas Akademik UGM, Cak Imin: Lampu Merah!

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai pernyataan sikap civitas akademik adalah pertanda 'lampu merah' bagi pemerintah.

"Kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara, artinya lampu merah," kata Cak Imin kepada wartawan di Tangerang, Banten, Jum'at (2/2/2024).

Baca Juga: Mahfud Relakan Jabatan, Cak Imin Tunggu Giliran Prabowo dan Gibran

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pemerintah dan seluruh komponen bangsa mesti mengevaluasi bersama persoalan jelang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Menurutnya, pernyataan sikap dari kalangan civitas akademik tidak bisa diabaikan. Pasalnya, pengabaian menjadi indikasi terulangnya demonstrasi besar tahun 1998 silam.

"Harus menjadi evaluasi bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan. Karena kalau tidak bisa, terulang revolusi 98," tandasnya.

Sebelumnya, civitas akademik Universitas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai melakukan tindakan menyimpang terhadap proses penyelenggaraan negara. 

Baca Juga: Mahfud MD Sudah Mundur, Kader PDIP yang Jadi Menteri Jokowi Mau Ikut-ikutan? Begini Jawaban Hasto

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, mengaku prihatin atas tindakan menyimpang Jokowi dari prinsip moral demokrasi lantaran dinilai terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara negara di berbagai lini.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Rapel Distribusi Bansos, Cak Imin: Kualat Nanti Pak!

Sementara, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyatakan bahwa Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam pernyataan sikapnya, civitas UII memiliki 6 sikap yang 2 diantaranya ditujukan langsung untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, meminta Jokowi menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.

Baca Juga: Desain Berkualitas Tinggi, Jokowi Terpikat Produk Hasil Nasabah PNM

Kedua, menuntut Jokowi beserta aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan untuk tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.