PDIP Tak Sendiri, Gerbong Wacana Hak Angket Kedatangan PPP

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menyebut bahwa pihaknya turut mendorong pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang 5 Maret 2024 mendatang.

Pria yang akrab disapa Rommy itu menyebut, keputusan langkah PPP diambil sesuai keputusan rapat para ketua umum partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Juga: PPPK hingga Beasiswa, Ini Janji Anies untuk Guru dan Dosen di Indonesia

Adapun PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pengusung yang berada di DPR. Sementara Partai Perindo dan Partai Hanura berada di luar parlemen.

"Berdasarkan pertemuan para ketum pengusung Paslon 03 Sabtu (25/2/2024) lalu, PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/2/2024). 

Rommy menilai, hak angket itu perlu dilakukan untuk mengetahui secara terbuka dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karenanya, dia meminta semua pihak untuk tidak khawatir dengan hak angket yang akan digulirkan. "Tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini," jelasnya. 

Rommy juga menilai, terlalu dini untuk menyimpulkan pihak PPP dalam susunan kabinet di pemerintahan mendatang, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga diputuskan. 

Baca Juga: Drama Sirekap, Elite PDIP: Senjatanya Baik, Manusianya Kurang Baik

Meski begitu, Rommy menegaskan, rasa terhormat PPP ketika diajak bergabung dalam pemerintahan tidak selalu bermakna hendak bergabung. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno. 

"Sebagaimana disampaikan Pak Sandi, itu adalah diantara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai. Karena dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada, bahkan dari daerah," ungkapnya. 

Baca Juga: Pengamat Beber Bedanya Jokowi Sebelum dan Sesudah Pencoblosan 14 Februari, Simak!

Lebih jauh, Rommy menegaskan PPP memiliki pengalaman sebagai oposisi, mengingat usianya yang tak lagi muda. Dia pun menegaskan, PPP tengah fokus mengawal proses penghitungan suara hingga saat ini.

"Saat ini PPP konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno, penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan, sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret nanti," tandasnya.

Baca Juga: Begini Kata Pengamat Soal Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini terdapat empat partai yang terkonfirmasi ikut mendorong hak angket, diantaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara PDIP, dianggap sebagai inisiator lantaran hak angket itu mulanya digaungkan oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang juga kader partai berlogo Banteng Moncong Putih itu.